Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diimbau untuk segera melakukan evaluasi tingkat kehadiran pegawai di instansinya masing-masing.

Pasalnya pada hari pertama apel pagi di 2018, tak sampai 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir untuk mengikuti arahan pimpinan, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (8/1) pagi.

“Dalam apel gabungan ini hanya ada 3.621 ASN yang terdata. Padahal jumlah ASN di provinsi mencapai 7.000-an lebih. Karenanya saya harap pimpinan SKPD segera evaluasi kehadiran di instansinya,” tegas Asisten Sekda Papua Bidang Umum, Elysa Auri, disela-sela apal gabungan tersebut.

Dia katakan, mestinya tingkat kehadiran pegawai jauh lebih baik di tahun yang baru, sebab para ASN diberikan waktu libur yang lama. Untuk itu, para pimpinan SKPD diminta melaporkan tingkat kehadiran pegawai paling lambat Rabu (10/1) mendatang. Sehingga para ASN yang belum berkantor, akan menerima sanksi tegas.

“Kita berikan apresiasi bagi ASN yang pagi ini sudah mengikuti apel dan berkantor. Semoga hal ini terus dipertahankan,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, Elysa mengatakan 2018 merupakan tahun politik. Dengan demikian para ASN diminta tetap tenang dan netral dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya. ASN juga diminta netral dan tak berpihak kepada kandidat tertentu saat Pilkada.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda berharap tingkat kehadiran pegawai di minggu pertama Januari ini, dapat mencapai 100 persen.

Pihaknya mengimbau seluruh pegawai untuk segera berkantor dan menunaikan kewajibannya pada tanggal masuk kerja sesuai yang ditetapkan pemerintah. “Sebab tugas yang telah dipilih ini kan merupakan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga wajib untuk dilaksanakan sesuai aturan,” kata dia.

Nicolaus berharap kedepan tak ada lagi pegawai yang beralasan belum bisa kembali ke tempat tugas dikarenakan alasan terhambat transportasi. “Sebab waktu liburan yang diberikan kemarin sangat lama. Sehingga tak ada alasan lagi untuk tak bisa hadir,” ucap dia

Sementara menyoal sanksi bagi pegawai yang tak masuk kerja pasca libur natal dan tahun baru, ia menambahkan sesuai dengan tata tertib disiplin pegawai, yang bersangkutan bakal diberikan sanksi. Dimana langkah awal yang ditempuh, yakni memberi panggilan, membina, selanjutnya sanksi tegas bila terbukti melanggar disiplin,” pungkasnya.