Alokasi angaran untuk lembaga keagamaan di Papua, yang sebelumnya dianggarkan sebesar 10 persen dari dana Otonomi Khusus (Otsus), akan tetap dilaksanakan pada tahun ini, sebagaimana kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Lukas Enembe – Klemen Tinal.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Kesra Setda Papua Naftali Yogi, di Jayapura, kepada wartawan, baru-baru ini.

Dia katakan, untuk tahun ini Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), menganggarkan Rp21 miliar untuk bantuan bagi lembaga keagaman di Bumi Cenderawasih.

Kendati demikian, mulai tahun ini setiap pembangunan fisik yang diusulkan lembaga keagamaan wajib disertai manajemen kontraktor. “Hal ini yang kurang pada usulan tahun sebelumnya sehingga cukup menghambat kami dalam pencairan anggarannya. Dengan demikian diharapkan untuk usulan 2018 ini, semua pengajuan wajib dilengkapi manajemen kontraktor,” terang dia.

Sementara ditanya untuk penyaluran dana keagamaan pada tahun ini, lanjut dia, Naftali Yogi mengatakan telah diserahkan bagi 43 lembaga denominasi gereja yang ada di Papua. Bahkan , lanjut dia, bantuan dari 10 persen dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu, sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh para penerima dana bantuan itu.

“Dana 2017 sudah tersalur 100 persen seluruhnya,” harap dia.

Ia berharap kedepan para lembaga keagamaan di Papua lebih maksimal dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. 

“Tentunya kita sangat berharap selain tepat sasaran, tapi pelaporan keuangan juga jangan telat. Sebab kita memberi batas waktu untuk dana kelembagaan.

Sebelumnya, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua telah menurunkan tim ke lapangan guna melakukan pengecekan terhadap seluruh lembaga keagamaan yang menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi.

Disinyalir ada sejumlah lembaga keagamaan yang belum 100 persen memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dana hibah. Sejumlah laporan bahkan menyebut beberapa penerima bantuan berlokasi di luar Papua, tetapi membuka cabang di Jayapura.