Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua mengapresiasi usulan penerapan absen pengenalan wajah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Kepala Diskominfo Papua Kansiana Salle, hal itu sangat positif dan mampu meminimalisasi kecurangan absensi bagi pegawai “nakal” dan malas.

“Kita mengapresiasi ada keinginan seperti itu sebab bisa meminimalisasi kecurangan dalam pembayaran tunjangan. Apalagi saat ini Papua sudah memakai format baru dalam pembayaran tunjuangan”.

“Karena itu kita sangat mendukung bila ada instansi yang ingin menerapkan absensi pengenalan wajah, untuk menilai kedisiplinan dalam pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN),” terang dia di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, untuk menghitung kehadiran seluruh pegawai, setiap absen digital yang ada di SKPD tingkat provinsi, telah terkoneksi dan terintegrasi dengan Diskominfo Papua. Dimana, Diskominfo mendapat advokasi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara untuk absensi manual pun telah secara prosedur dikoneksikan dengan data yang ada pada aplikasi di dinas itu. Sehingga demikian, untuk pembayaran TPP yang memakai format 50 persen kinerja dan 50 persen disiplin, tingkat kehadiran pegawai akan turut berpengaruh sekali dalam pembayaran penghasilan pegawai itu.

“Yang pasti pegawai negeri malas tidak akan menerima sama dengan yang rajin berkantor. Apalagi jika kinerjanya mantap, maka dapat dipastikan mereka akan memiliki penghasilan yang lebih besar pula,” tuturnya.

Sebelumnya, Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat menyambut baik penerapan absensi pengenalan wajah pada sejumlah SKPD. Hal itu, dinilainya sangat positif untuk meminilisir kecurangan.

“Memang saat ini di provinsi masih pakai absensi sidik jari. Tapi kalau ada SKPD yang mau pakai pengenalan wajah itu sangat baik. Supaya pegawai kita kedepan lebih profesional lagi dalam bekerja,” harapnya.