Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengharapkan personil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Papua Divestasi Mandiri, yang akan mengelola 10 persen saham Pemprov Papua dan Pemkab Mimika di Freeport, wajib menunjuk pihak-pihak yang berkompeten dan profesional di bidang pertambangan.

Hal itu, disampaikan Ketua Komisi III DPR Papua Carolus Bolly, dalam keterangan pers, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, pasca penandatangan perjanjian ini, secara teknis DPRP bersama PT. Papua Divestasi Mandiri akan segera duduk bersama dan menghitung besaran total keikutsertaan saham Papua di Freeport.

“Dengan demikian, (personil PT. Papua Divestasi Mandiri) haruslah yang menguasai bidang terkait. Sehingga akan maksimal dalam mengelola deviden dari pembagian saham itu,” harapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua mengkonfirmasi telah membentuk BUMD untuk mengelola 10 persen saham di PT. Freeport bersama PT. Inalum, yang diserahkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, dengan penyerahan saham ini, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika dipastikan tidak akan mengeluarkan anggaran sepeser pun. Hanya saja, untuk mekanisme selanjutnya akan diatur oleh PT. Inalum sebagai holding perusahaan.

“Yang pasti BUMD sudah ada dan kita namakan PT. Papua Divestasi Mandiri. BUMD ini yang nanti mengurui persoalan saham Papua dan Kabupaten Mimika. Sebab nanti dari 10 persen saham itu, Papua akan mengelola 3 persen sementara Pemkab Mimika 7 persen,” terang dia.

Ketua DPRP Yunus Wonda menilai positif gerak cepat Pemerintah Provinsi Papua yang telah membentuk BUMD untuk membantu mengelola 10 persen saham di Freeport. Dirinya berharap seluruh saham itu dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat diatas negeri ini.

Pada kesempatan itu, dia katakan 10 persen saham di Freeport yang diterima Papua, tak terlepas dari komitmen dari Presiden Jokowi. Dimana, Presiden menyatakan komitmennya untuk membangun Papua.

Oleh karenanya, ia tak lupa menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi yang selama 54 tahun Freeport beroperasi di Papua, baru tahun ini bisa memiliki saham.

“Sehingga bagi saya ini merupakan perjuangan dan perhatian yang sangat luar biasa besar dari Presiden Jokowi. Beliau sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua”.

“Oleh karena itu, kedepan DPRP bersama Gubernur kami sudah berkomitmen untuk membuat regulasi-regulasi, yang mana ada 17 item yang kita ajukan kepada Freeport kedepan,” terangnya.