Pemerintah Provinsi Papua memastikan pelaksanaan Rapat Kerja Darah (Rakerda) Bupati dan Walikota 2018, bakal dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Hal demikian disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen, usai pertemuan dengan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) yang membahas persiapan Rakerda Bupati dan Walikota, Jumat (19/1) di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Selain Mendagri, lanjut Hery Dosinaen, dalam pelaksanaan Rakerda Bupati dan Walikota 31 Januari 2018 mendatang, pemerintah provinsi akan mengundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan pada kegiatan menjadi narasumber tentang upaya pencegahan KKN di bumi cenderawasih.

“Dengan begitu kita harap para bupati dan walikota kota yang hadir bersama jajaran bisa mendapat ilmu atau wejangan untuk memberantas KKN. Yang pasti, kita sedang persiapkan seluruh materi-materi dalam Rakerda ini sebab momen ini juga menjadi yang terakhir di masa kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe,”terang dia.

Sementara disinggung mengenai agenda prioritas yang akan dibahas dalam Rakerda Bupati dan Walikota, Sekda Hery menyebut diantaranya mengenai evaluasi dan upaya pemberatasan miras di Tanah Papua.

Dimana para bupati dan walikota akan ditantang kembali dan ditanyakan komitmennya sejauh mana telah berhasil melakukan pencegahan maupun peredaran miras di masing-masing wilayahnya.

Dilain pihak, turut membahas 80 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) yang turun ke seluruh kabupaten dan kota.

“Sehingga disini akan dilihat apakah 80 persen dana Otsus yang turun ini sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kepala daerah setempat atau sebaliknya. Karena ada wacana untuk menarik 80 persen dana Otsus bagi pemda yang tak maksimal melaksanakan serta memanfaatkan dana itu untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Sementara hal penting lain, penyampaian data orang asli Papua dari seluruh kabupaten dan kota kepada Gubernur.

“Sehingga kita harap saat Rakerda seluruh kabupaten dan kota wajib menyampaikan jumlahnya. Sebab dari data ini akan dilihat berapa sigma orang asli Papua di Provinsi Papua ini. Untuk selanjutnya kami di provinsi mengambil tindakan dan menentukan kebijakan pembangunan di tahun mendatang,” tutupnya.