Untuk mengantisipasi bencana alam serta dalam upaya meminimalkan korban jiwa, Badan Penangulanan Bencana Daerah (BPBD) Papua akan bekerja sama dengan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk menginformasikan tinggi rendahnya curah hujan sepanjang 2018.

Hal demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua, William H Manderi di Jayapura, baru-baru ini.

Menurut dia, pihaknya akan membuat semacam kontak grup lewat obrolan media sosial, sehingga ketika ada informasi dari BMKG menyangkut situasi klimatologi iklim, institusinya segera mengambil tindakan mengantisipasi.

“Termasuk mengumumkan kepada publik segala bentuk potensi terjadinya bencana di bumi cenderawasih,” terangnya.

Dia katakan, untuk wilayah Kota Jayapura, kawasan rawan bencana yang saat ini menjadi pusat perhatian institusinya bila terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi, yakni APO, Polimak, Dok V serta Dok VII. Seluruh daerah ini dikenal rawan akan terjadinya bencana longsor.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan masyarakat di sekitar kawasan itu untuk tidak sembarangan membangun rumah, apalagi bila berada di lokasi maupun daerah lereng bukit.

“Yang terpenting lagi, agar jangan sampai melakukan penebangan hutan secara sembarangan di sekitar lereng bukit itu. Sebab penebangan hutan bisa menyebabkan bencana longsor,”terangnya.

Diakuinya, BPBD Provinsi Papua masih kekurangan sarana pendukung dalam melakukan tanggap darurat terhadap bencana alam. Kekurangan tersebut diantaranya, mobil ambulance, mobil toilet dan water treatment serta togar light.

Karena itu, pihaknya sangat berharap agar tahun ini mendapat bantuan dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB). “Usulan sudah disampaikan kini tinggal menunggu respon dari BNPB,” ucap dia.

Sekedar diketahui, saat ini BPBD Papua hanya memiliki sekitar 20-an peralatan besar hingga kecil. Diantaranya kendaraan roda dua dan empat, yang juga dimiliki BPBD Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom serta Sarmi.