Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua tengah melakukan revisi data kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dobel, guna menyediakan data penduduk yang valid dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub) pertengahan tahun ini.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Ribka Haluk di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, pihaknya telah menginstruksikan staf di lapangan untuk gencar melakukan pendataan agar seluruh masyarakat di Papua bisa punya KTP elektronik.

“Yang pasti kita turun lapangan cara jemput bola sehingga data yang belum lengkap bisa terlengkapi. Termasuk upaya melakukan revisi data penduduk yang dobel. Sehingga kedepan data yang disampaikan itu valid seluruhnya,” terang dia

Dia katakan, dalam pesta demokrasi Pemilu, baik DPRD, bupati/walikota serta gubernur/wakil gubernur, setiap masyarakat memiliki hak untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpinnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dinas sosial untuk menyediakan serta memastikan seluruh penduduk memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya di bilik suara.

Sementara bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman namun belum mendapatkan blangko, dipastikan masih bisa memilih dengan syarat mengantongi surat keterangan dari masing - masing instansi kependudukan maupun pencatatan sipil setempat.

“Makanya, selain jemput bola melakukan perekaman KTP elektronik, kami juga lakukan sosialisasi kepada warga melalui toko agama maupun tokoh masyarakat. Harapannya, masyarakat juga semakin sadar dan rela melakukan perekaman KTP elektronik agar partisipasi pemilih dalam Pilgub maupun Pibup semakin tinggi,” terang dia.

Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, Zudah Arif Fakruloh minta agar Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua membuka perekaman KTP elektronik saat hari libur, Sabtu dan Minggu.

Hal demikian bertujuan memaksimalkan perekaman KTP elektronik, sebelum Pilkada Gubernur 2018 bergulir.

“Perekaman KTP di Papua supaya bisa maksimal saya minta wajib buka di hari libur. Sebab pada saat itu ada banyak masyarakat yang tak kerja, sehingga pelayanan perekaman dipastikan bakal lebih maksimal,” terangnya.

Dia juga minta agar instansi kependudukan dan pencatatan sipil, aktif menurunkan petugas ke lapangan untuk melakukan perekaman. “Sebab menurut pengalaman di lapangan, keengganan masyarakat mengurus KTP elektronik menjadi salah satu faktor penyebab minimnya angka perekaman saat ini”.

“Makanya saya harap petugas perekaman wajib berada di lapangan melakukan jemput bola. Supaya target capaian 100 persen bisa terwujud,” harap dia.