Pemerintah Provinsi Papua menyatakan siap mendukung keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang mewacanakan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Papua diisi oleh jenderal dari Polri atau TNI.

Sebab, provinsi tertimur di Indonesia ini dinilai memiliki potensi kerawanan saat Pilkada 2018.

“Terkait keputusan Mendagri, itu sekali lagi kewenangan beliau. Kami di daerah siap menjalankan tugas sesuai tupoksi,” terang Sekda Papua Hery Dosinaen kepada pers, di Jayapura, Selasa (30/1).

Dia katakan, untuk jabatan Plt Gubernur wajib diisi oleh jabatan karir dan mengkuti aturan kepegawiaan. Dimana dalam pengusulan pejabat bupati menjadi kewenagan Gubernur dengan menunjuk pegawai dalam jabatan Eselon II.

Begitu pula untuk jabatan Gubernur, menjadi kewenangan Mendagri untuk menunjuk namun pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Yang pasti kita siap melaksanakan dan menyambut keputusan Mendagri,”terang dia.

Sebeumnya, Mendagri Tjahjo ingin menempatkan jenderal dari Polri atau TNI sebab menilai Papua memiliki potensi kerawanan dalam Pilkada tahun ini.

Namun, rencana penempatan jenderal dari Polri-TNI sebagai Plt Gubernur tidak hanya di Papua saja. Bahkan direncanakan di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Dua daerah ini juga dianggap memiliki potensi kerawanan selama Pilkada 2018. Namun tak menutup kemungkinan, ada beberapa wilayah lain yang bakal diisi oleh jenderal Polri-TNI mengingat pemetaan daerah rawan ini bersifat dinamis.