Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menilai wajar penolakan lembaga kultural masyarakat (Majelis Rakyat Papua) terkait rencana penunjukan Penjabat Gubernur dari militer (TNI/Polri).

Dia menilai, penolakan itu merupakan hal yang lumrah dan tak perlu dipermasalahkan oleh pihak mana pun, termasuk pemerintah pusat. Sebab lembaga Majelis Rakyat Papua merupakan perwakilan dari masyarakat yang wajib menyuarakan aspirasi dari tingkat bawah.

“(Penolakan) pasti ada (karena) catatan sejarah (pengalaman dengan pihak militer) yang mencuat dari alasan itu. (Namun aspirasi seperti ini) tentunya wajar dan itu adalah hak dari wakil rakyat Majelis Rakyat Papua,” kata Sekda di Jayapura, Senin (5/2).

Kendati demikian, Sekda kembali menegaskan siapa pun Penjabat Gubernur yang ditunjuk tetap akan mendapat dukungan penuh dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.

“Yang pasti Plt maupun Penjabat Gubernur itu adalah pihak yang sedang dalam jabatan Eselon I di kementerian. Sehingga kami sekali lagi, ASN yang bertugas di Provinsi Papua kami tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ( dan memberi dukungan meski yang ditunjuk dari kalangan TNI),” terangnya.

Hery Menambahkan, siapa pun yang ditunjuk, Pemprov Papua tak memiliki hak dan kewenangan untuk mengintervensi Mendagri. Karena yang terpenting saat ini adalah penunjukan Penjabat Gubernur, tak menghambat pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo ingin menempatkan jenderal dari Polri atau TNI sebab menilai Papua memiliki potensi kerawanan dalam Pilkada tahun ini.

Namun, rencana penempatan jenderal dari Polri-TNI sebagai Plt Gubernur tidak hanya di Papua saja. Bahkan direncanakan di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dua daerah ini juga dianggap memiliki potensi kerawanan selama Pilkada 2018.

Namun tak menutup kemungkinan, ada beberapa wilayah lain yang bakal diisi oleh jenderal Polri-TNI, mengingat pemetaan daerah rawan ini bersifat dinamis.