Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2018 tahap dua untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dipastikan tak lagi melalui Pemerintah Provinsi Papua, tetapi langsung ditransfer ke kabupaten dan kota.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (8/2).

“Memang untuk SD, SMP dan SMA/SMK di Papua, masih menerima dana Bos tahap pertama 2018 dari provinsi”.

“Namun tahap dua hingga seterusnya, Gubernur Papua sudah menyurati Kementerian Pendidikan untuk agar langsung ditransfer ke kabupaten/kota, khusus untuk SD dan SMP,” terang dia.

Dijelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, disebutkan bahwa urusan pengelolaan SMA/SMK kini menjadi kewenangan provinsi.

Dengan demikian, dana BOS untuk SMA/SMK masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara SD dan SMP sudah menjadi kewenangan kabupaten dan kota.

Oleh karena itu, Wonda berharap seluruh sekolah penerima dana BOS dapat menggunakan anggaran seoptimal mungkin sesuai peruntukan dana bantuan tersebut. “Sebab bila ditemui ada sekolah yang kedapatan melakukan penyelewengan anggaran, maka akan ditindak sesuai aturan berlaku lalu diproses hukum,” ucap dia.

Dia menambahkan, Dinas Pendidikan sebelumnya sudah memproses penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2018.

Total anggaran sebesar Rp 589.363.600.000,-miliar  dipastikan sudah ditransfer ke rekening masing-masing sekolah, di 29 kabupaten/Kota.

Wonda berharap pihak sekolah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mempersiapkan pelaksaan ujian nasional, April mendatang.