Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua memastikan sudah menyiapkan anggaran untuk membayar gaji guru dan tenaga kehutanan yang dilimpahkan dari kabupaten dan kota ke provinsi.

Kendati demikian, menurut Kepala BPKAD Papua Ridwan Rumasukun, pihaknya masih menunggu proses verifikasi faktual data pengalihan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kabupaten dan kota ke provinsi rampung, baru kemudian melakukan pembayaran.

“Sebab kita ingin benar-benar diteliti semuanya terlebih dahulu baru selanjutnya membayar. Yang pasti kami tak ingin salah dalam melakukan pembayaran”.

“Makanya, kami masih terus berkoordinasi dengan pihak Taspen, karena aplikasi data kepegawaian guru dan tenaga kehutanan ada disana. Yang pasti jika sebagian sudah terverifikasi, kita bayar dulu yang sudah sembari menunggu yang lainnya selesai,” terang Ridwan, usai apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin pagi.

Senada disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty. Menurutnya, saat ini BKD Papua, BPKAD Papua serta Taspen, masih melakukan verifikasi faktual data pengalihan status kepegawaian ASN Guru dan tenaga kehutanan di  29  Kabupaten/Kota.

Dimana kurang lebih ada sekitar 7.000-an data ASN Guru dan Kehutanan yang sementara diteliti. Dilain pihak, belum semua pemerintah Kabupaten/Kota hingga menyerahkan data tersebut.  

“Sebab ada juga guru dan kehutanan yang sudah meninggal dunia, kemudian sudah pensiun, lalu telah jadi Kepala  Distrik dan OPD dan seterusnya. Sehingga memang tak mudah melakukan verifikasi,” ucap dia.

Dia menambahkan perlu menyampaikan hal itu, agar ASN yang memiliki keluarga guru dan tenaga kehutanan dapat memahami dan menyampaikan kepada mereka. “Namun yang pasti, kami akan segera membayar gaji mereka untuk bulan Januari dan Februari, namun jika verifikasi faktual ini sudah rampung,” tegas dia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Nasional  (BKN) RI, telah menyerahkan sebanyak 802 SK pengalihan status kepegawaian ASN guru dan kehutanan dari kabupaten/kota. Masing-masing tenaga pendidikan sebanyak  427 SK dan tenaga kehutanan sebanyak 375.