Jayapura-Pemerintah Provinsi Papua berharap agar pihak Polda Papua sebagai aparat penegak hokum ditanah Papua, untuk ikut melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan, khususnya untuk pembangunan yang dianggarkan melalui dana Otonomi Khusus (Otsus). Selain memonitor pembangunan, Polri juga diminta untuk menciptakan rasa aman dilingkungan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran. "Pihak kepolisian diharapkan ikut berperan serta membangun Papua, paling tidak membantu dan memonitor pembangunan di Papua dan juga paling tidak menciptakan bagaimana masyarakat itu supaya siap dan tidak menimbulkan kendala sehingga pembangunan tepat sasaran," kata Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng kepada wartawan, usai memberikan ceramah pada Raker Polda Papua, Rabu (12/04) kemarin. Kepada wartawan Andi Baso mengakui bahwa besaran angka dana Otsus untuk Tahun Anggaran (TA) 2006 mengalami peningkatan dari angka sebelumnya sebesar Rp. 1,7 trilyun pada tahun 2005 lalu dan sebesar Rp. 2,9 trilyun untuk untuk 2006 ini. Angka tersebut, menurutnya, merupakan jumlah yang sangat signifikan dibandingkan dengan jumlah penetapan sebelumnya. Namun yang terpenting dari besaran angka tersebut, kata Andi Baso, pelaksanaan penggunaan anggaran perlu direncanakan dengan baik dan menyentuh kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat didaerah pedesaan maupun perkampungan. Terkait dengan itu, lanjutnya, disinilah diperlukan peranan dari pihak kepolisian untuk ikut memonitor pembangunan, sehingga proses pembangunan yang akan dilakukan dapat dilaksanakan tepat sasaran. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Papua juga mengganggap perlu agar berbagai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan untuk dapat dipublikansikan kepada masyarakat luas dan diketahui oleh pihak kepolisian. Sehingga dapat diciptakan situasi dan kondisi daerah yang kondusif untuk mendukung proses pembangunan di tanah ini. "Jadi memang, dana Tahun ini cukup signifikan, sehingga bagaimana agar dana pembangunan yang sudah diseting ini betul-betul konsekuen dilaksanakan pembangunannnya tepat sasaran dan betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Oleh karena itu, kaitannya dengan keberadaan pihak kepolisian, sudah tentu bahwa disinilah peranan mereka untuk ikut memonitor. Selain itu, kami juga merasa perlu agar kebijakan yang dihasilkan dipublikasikan kepada masyarakat dan diketahui oleh pihak kepolisian. Paling tidak mereka bagaimana menciptakan situasi dan kondisi didaerah supaya kondusif untuk dapat melaksanakan pembangunan di Papua," tuturnya.