Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo mengingatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, untuk berhati-hati mengelola anggaran serta dalam menjalankan program kerjanya.

Ia khawatir bila salah mengelola anggaran, maka Kepala SKPD berpotensi tersangkut kasus hukum sampai kepada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Makanya, pada kesempatan ini saya selaku Pjs Gubernur meminta agar kejadian OTT terhadap para Kepala SKPD di berbagai daerah, dijadikan sebagai pengalaman berharga. Dengan demikian, Kepala SKPD benar-benar bekerja sesuai aturan dan tidak terkena masalah hukum,” ucap Soedarmo saat bertemu pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Papua, Jumat (2/3).

Menurut dia, kerja sama dengan tim koordinasi dan supervisi pencegahan KPK yang telah terbangun selama ini, sangat baik untuk dimaksimalkan. Sehingga melalui pembinaan dan pendampingan itu, tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari KKN bisa diwujudkan diatas negeri ini

“Sehingga tentu saja hal-hal yang beresiko mengundang korupsi bisa ditekan. Karenanya, kita perlu mengucapkan terima kasih kepada KPK yang terus memberikan kita arahan dan pengawasan supaya bisa terhindari dari praktik KKN,” terangnya.

Dia tambahkan, hal paling membanggakan sebagai bekerja sebagai abdi negara adalah, saat seluruh staf maupun pejabat di Provinsi Papua, bekerja sampai akhir masa jabatannya (pensiun) dan dijauhkan dari praktik KKN apalagi OTT.

Karenanya, dia berharap agar seluruh ASN di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, terhindar dari proses hukum karena KKN, sebelum dan sesudah pensiun.

Senada disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri. Dia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua agar dapat memaksimalkan kerja sama yang sudah dibangun dengan KPK.

Sehingga pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel bisa terwujud diatas negeri ini,”pungkasnya.