Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua diminta segera melakukan tender atau lelang proyek pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar penyerapan anggaran bisa dilakukan lebih maksimal.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, dalam apel gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, yang dihadiri seluruh staf SKPD di lingkungan Pemprov Papua.

Elia yang bertindak selaku inspektur upacara (Irup), yang meminta Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa agar bekerja lebih profesional serta meningkatkan kinerja, sebagaimana pesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan kepadanya.

“KPK dalam sambungan telepon dengan saya kemarin meminta kepada Pemda agar mengimbau biro layanan pengadaan supaya bekerja lebih baik lagi. Termasuk peningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang dimintakan KPK agar sesuai dengan tugas pokok dan kinerjanya”.

“Intinya KPK berharap seluruh SKPD di lingkungan pemerintahan provinsi bisa terlibat langsung dan bekerja secara benar,” terangnya.

Secara terpisah Sekda Papua Hery Dosinaen meminta setiap proses tender proyek melalui Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, wajib dilakukan secara transparan dan mengikuti mekanisme maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal demikian, sebagaimana semangat pemerintah provinsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih diatas tanah ini. Apalagi baru-baru ini, Papua telah resmi menerapkan e-government atau sistem pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik.

Tak hanya itu, pelaksanaan pembangunan di Papua saat ini telah mendapat pengawasan ketat dari aparat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK. 

Pengawasan bahkan dilakukan mulai dari prosedur perencanaan hingga pemenangan tender dan seterusnya.

“Oleh karena itu, saya minta ULP lakukan tender dengan transparan. Supaya semua pekerjaan diselesaikan dengan baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas dia.