Pemerintah Provinsi Papua akan membentuk tim panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kosong.

Hal demikian disampaikan Penjabat Sementara (PJs) Gubernur Soedarmo di Jayapura, Selasa (13/3), dalam satu kesempatan.

Dia menyebut sejumlah jabatan Eselon II yang kosong sampai saat ini, yakni, Direktur Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD) Jayapura, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sejumlah jabatan ini untuk sementara diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs), dengan harapan program kerja yang dijalankan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Yang pasti kita ingin segera isi sejumlah jabatan kepala SKPD yang kosong. Namun menurut aturan perundang-undangan sebelum lelang jabatan mesti dibentuk dulu panitia seleksi yang akan melaksanakan tugas itu. Berbeda dengan pejabat Eselon III atau IV yang bisa ditunjuk tanpa lelang”.

“Yang pasti sudah saya instruksikan instansi terkait dan sesegera mungkin akan dilakukan pengisian jabatan yang kosong,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Soedarmo mengingatkan Kepala SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, untuk berhati-hati mengelola anggaran serta dalam menjalankan program kerjanya.

Ia khawatir bila salah mengelola anggaran, maka Kepala SKPD berpotensi tersangkut kasus hukum sampai kepada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Makanya, saya meminta agar kejadian OTT terhadap para Kepala SKPD di berbagai daerah di Indonesia, dijadikan sebagai pengalaman berharga. Dengan demikian, Kepala OPD benar-benar bekerja sesuai aturan dan tidak terkena masalah hukum,” ucapnya.

Menurut dia, kerja sama dengan tim koordinasi dan supervisi pencegahan KPK yang telah terbangun selama ini, sangat baik untuk dimaksimalkan. Sehingga melalui pembinaan dan pendampingan itu, tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari KKN bisa diwujudkan diatas negeri ini.