Inspektorat Kabupaten Jayapura optimis mampu menyelesaikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2017 pada 31 Maret 2018, sesuai ketentuan perundang-undangan dan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal demikian disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura Edi Susanto, di Jayapura, baru-baru ini.

Sementara untuk memaksimalkan waktu, lanjut dia, pihaknya mendorong dengan menggelar pelatihan-pelatihan pengisian e-LHKPN (LHKPN berbasis elektronik). Dengan harapan, penyampaian LHKPN Kabupaten Jayapura bisa dilakukan tepat waktu.

Mengomentari implementasi e-LHKPN, lanjut dia, penerapan sistem berbasis elektronik itu diyakini kian mempermudah pelaporan kepada pemerintah provinsi. Sebab dalam pelaporannya, diyakini tidak memerlukan bukti-bukti fisik yang terlalu banyak.

“Sebab saat ini dilakukan cukup mengisi format aplikasi yang sudah dikembangkan dan disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.

“Namun LHKPN ini wajib dilakukan oleh para pejabat setingkat eselon dua dan disyaratkan oleh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999," ujarnya.

Sebelumnya, Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang menyerukan pentingnya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh para pejabat negara, guna mencegah bentuk dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Ada beberapa hal yang bisa dicermati dalam pengisian LHKPN, diantaranya melakukan pencegahan KKN.  Sebab dengan penyamaian LHKPN, maka penyelenggara negara tak berani melakukan KKN sebab pengisian laporan LHKPN harus dilakukan sesuai ketentuan,” katanya.

Selain mencegah KKN, lanjut Anggiat, penyampaian LHKPN dapat menjadi pendeteksi dini untuk membuktikan apa yang diperoleh pejabat negara selama bekerja, diterima secara wajar.

“Sehingga kalau tidak wajar tentu dapat dideteksi sebagai sebuah temuan,” tutur dia.