Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo menyoroti sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kerap telat menghadiri undangan rapat.

Dia mencontohkan, pelaksanaan rapat bersama seluruh Kepala SKPD pada salah cafe di Entrop Jayapura, yang semestinya dimulai pada pukul 08.00 Wit, mesti ditunda karena belum dihadiri peserta undangan.

“Saya sudah tiba di tempat acara namun hanya ada beberapa kepala dinas saja. Pada akhirnya saya harus menunggu sampai semua hadir baru memulai acaranya. Banyak kepala dinas yang terlambat menghadiri undangan rapat, sehingga ini akan jadi perhatian saya kedepan,” ujar dia di Jayapura, Rabu (14/3) pagi.

Menurut dia, tingkat kedisiplinan Kepala SKPD kedepan wajib untuk di tingkatkan. Sebab masalah disiplin mesti mulai dibudayakan pada setiap instansi, guna meningkatkan kinerja pimpinan SKPD maupun staf yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Apalagi sekarang ini sistem penggajian bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi sudah memberlakukan aturan baru, yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dimana dalam sistem pembayaran gaji, 50 persen menilai tingkat kedisiplinan pegawai,” tutur dia.

Pada kesempatan itu, Soedarmo mengaku sudah menyampaikan arahan mengenai disiplin ASN saat bertindak sebagai inspektur upacara (irup) pada apel gabungan yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Papua, beberapa waktu lalu.

Dia sudah meminta ASN untuk meningkatkan disiplin, sebab menjadi tugas dirinya sebagai pimpinan daerah di Papua untuk memberikan contoh yang baik kepada bawahan, untuk selanjutnya dari Kepala SKPD kepada staf di bawahnya.

Dia menambahkan, kedepan akan menerapkan memberi sanksi bagi pimpinan SKPD yang tak disiplin. Sebab hal itu, menjadi salah satu tugas prioritasnya setelah ditunjuk menjadi orang nomor satu di Papua.

“Yang pasti secara bertahap kita tingkatkan kedisiplinan. Karena bagi saya disiplin itu prioritas utama. Dengan kata lain, ASN harus tepat waktu datang ke kantor, pulang kantor juga menghadiri acara-acara resmi pemerintahan,” pungkasnya.