Kementerian Agama Provinsi Papua diminta melaksanakan lima nilai budaya kerja, yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab dan keteladanan guna mendukung pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan.

Hal ini disampaikan Penjabat Sementara (PJs) Gubernur Papua Soedarmo dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Simeon Itlay, pada Rapat Kerja Kementerian Agama Papua, di Jayapura, Selasa (3/4).

Lima nilai budaya kerja itu pun dijabarkan oleh Gubernur. Untuk integritas, dia berharap seluruh aparatur kementerian agama bertekad dan berkemauan berbuat yang baik dan benar, berpikiran positif, arif dan bijaksana  dalam melakukan  tugas pelayanan kedepan. 

Profesionalitas, lanjut dia, berarti bekerja secara disiplin, kompeten serta tepat waktu dengan hasil terbaik.

“Artinya setiap aparatur kementerian agama dituntut bekerja dengan giat untuk membawa umat mengamankan ajaran agama dengan baik,” tutur dia. 

Sementara untuk inovasi, kata dia, mengandung pengertian memyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. 

“Ini berarti ASN kementerian agama dituntut berani melakukan terobosan-terobosan dan memberi solusi terbaik dalam memecahkan berbagai masalah. Juga mampu memanfaatkan teknologi  informasi maupun komunikasi demi kebaikan bersama,“terang dia.  

Sementara untuk tanggungjawab, dia berharap seluruh ASN kementerian agama bekerja secara tuntas dan konsekwen. “Sedangkan keteladanan berarti menjadi contoh yang baik bagi orang lain serta memiliki akhlak terpuji dalam membimbing  dan mengayomi umat.”

“Sehingga umat pun dapat melaksanakan nilai-nilai agamanya demi kebaikan kita bersama sebagai bangsa Indonesia yang multikultur dengan menebar kedamaian,” serunya. 

Sementara dari rapat kerja tersebut, Seodarmo mengharapkan dapat dihasilkan sebuah program kerja dengan skala prioritas yang realistis dan akomodatif. Sehingga pelayanan bidang agama di   Provinsi Papua dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dirinya pun mendorong melalui rapat kerja ini dihasilkan sebuah kebijakan yang mampu meningkatkan kerukunan umat beragama di Provinsi Papua.