Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat
jumlah pengangguRan pada Februari 2018 sebesar 53.818 orang. Nilai tersebut
diketahui berkurang sekitar 9.952 orang dibanding keadaan Agustus 2017.
“Sementara bila dibanding keadaan Februari 2017, berkurang
sebanyak 15.651 orang,” terang Kepala BPS Papua Simon Sapary melalui Kepala
Bidang Statistik Sosial, Bagas Susilo, di Jayapura, dalam berita resmi
statistik, Senin (7/5) di Aula Kantor BPS Papua.
Sementara untuk jumlah angkatan kerja di Papua pada Februari
2018 mencapai 1.851.486 orang dibanding kondisi Agustus 2017.
Sedangkan penduduk yang yang bekerja di Papua pada Februari
2018 mencapai 1.797.668 orang, atau bertambah 98.597 orang dibandingkan Agustus
2017. Angka ini juga dilaporkan meningkatkan 113.279 orang bila dibanding
keadaan setahun lalu pada Februari 2017.
Menyoal perhitungan satu tahun terakhir, lanjut dia, tingkat
pengangguran terbuka (TPT) di Papua terlihat mengaami penurunan dari 3,96
persen pada Februari 2017, menjadi 2,91 persen pada Februari 2018.
Begitupun jika dibandingkan dengan keadaan kondisi Agustus
2017 yang mengalami penurunan sebesar 0,71 persen.
Sementara untuk enam bulan terakhir, sambungnya, yakni
antara Agustus 2017 – Februari 2018, tiga kategori yang mengalami kenaikan
jumlah tenaga kerja terbesar, antara lain, kategori pertanian, administrasi
pemerintahan dan jasa lainnya.
“Namun pada kategori jasa pendidikan, konstruksi dan jasa
perusahaan merupakan tiga kategori yang memiliki penurunan tenaga kerja
terbesar,” ungkapnya.
Dia tambahkan, dari total penduduk yang bekerja sebanyak
1.797.668 orang pada Februari 2018 di Papua, status pekerjaan utama terbanyak
adalah sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga dengan 33,03 persen. Diikuti,
status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (29,90) persen.
“Namun dari angka ini adapun status pekerjaan dalam utama
lainnya yang memiliki prasentase diatas 10 persen, yakni berusaha sendiri
(20,95 persen) dan buruh/karyawan (13,83 persen). Sedangkan status pekerja
bebas pertanian maupun non pertanian mempunyai persentase kecil, yaitu kurang
dari satu persen,” pungkasnya.