Dinas Kehutanan Provinsi Papua mendorong pemerintah pusat untuk dapat mengalokasikan dana pengawasan dari APBN, agar upaya pencurian kayu oleh pihak tertentu dapat diminimalisasi.

“Memang kita perlukan sekali (ada dana pengawasan) untuk pengamanan peredaran hasil hutan secara ilegal. Hanya sampai hari ini memang masih belum ada dukungan (dana pengawasan dari pusat) sehingga hasil hutan banyak yang dicuri”.

“Untuk itu, kita harap kedepan ada anggaran yang turun dari pusat sebab dana dari APBD untuk pengawasan belum cukup mendukung,” terang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Jan Jaap Ormuseray di Jayapura, pekan lalu.

Selain dukungan dana pengawasan yang minim, lanjut dia, pengalihan pegawai kehutanan dari kabupaten ke provinsi, sebagaimana amanat UU 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18 2016 tentang perangkat daerah, berdampak negatif terhadap pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kabupaten.

Dampak dari implementasi aturan itu, disimpulkan makin melemahkan pengawasan di lapangan (kabupaten), karena aparat dan kewenangan instansi kehutanan setempat diserahkan ke provinsi.

“Padahal kita ketahui bahwa luas wilayah Papua ini kan sangat besar dan potensi kehutanannya begitu luar biasa. Sehingga sekali lagi butuh pengawasan di kabupaten”. Namun dengan diberlakukannya aturan baru saya rasa tugas mengawasi  dan melindungi hutan kini tak maksimal”.

“Apalagi sampai saat ini di provinsi juga belum melakukan pelantikan penjabat kepala cabang dinas kehutanan untuk di kabupaten. Sebab dari sisi kelembagaan ada masalah juga,” keluhnya.

Oleh karenanya, sambung kepala dinas, pihaknya mendorong pelantikan Kepala Cabang Dinas Kehutanan di wilayah Kabupaten agar upaya pengawasan terhadap peredaran hasil hutan maupun kayu dapat berdampak positif bagi masyakat pemilik hutan, juga negara.

“Sebab memang pengalihan ini sangat berdampak. Namun mau tidak mau harus dilaksanakan sebab ini perintah UU dan kita sedang membenahi pengawasan secara bertahap,” akunya.