Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memberi sinyalemen bakal memecat para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang “malas” menghadiri sejumlah undangan rapat maupun kegiatan pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi.

“Sebab kalau tidak hadir (saat diundang rapat dan kegiatan pemerintahan) itu kan menyepelekan. Saya tidak mau seperti itu. Makanya saya minta Asisten Bidang Umum catat (Kepala OPD) yang tidak hadir”.

“Kita langsung kasi teguran pertama sampai ketiga. Kalau masih bandel kita copot. Pokoknya kalau mereka tidak bisa ikuti aturan kita copot,” tergas Soedarmo di Jayapura, kemarin, dalam satu kesempatan.

Soedarmo menyebut sangat hafal dengan para Kepala OPD di lingkungan pemerintah provinsi yang sering tak hadir dalam berbagai undangan. Bahkan tak sedikit dari mereka tak hadir tanpa keterangan.

Sikap itu, lanjutnya, sangat tidak menghargai pimpinan padahal setiap kepala OPD wajib mentaati aturan dalam pemerintahan. “Makanya saya harap hal seperti ini agar tidak dibiasakan. Ini sebuah organisasi. Perlu sekali lagi taat pada aturan untuk kebersamaan kita”.

“Makanya saya ingatkan Kepala OPD tolong kalau tidak bisa hadir paling tidak ada pemberitahuan. Dengan pemberitahuan berarti ada penghargaan dan penghormatan terhadap yang mengundang. Sebab sudah prinsip saya dalam hidup yang tidak pernah melihat golongan dan status pegawai. Tetapi jika tidak menghormati saya, maka kami pun akan ambil sikap tegas pada yang bersangkutan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Soedarmo juga menyoroti pelaksanaan sejumlah kegiatan pemerintahan yang kerap “ngaret” atau molor sekitar setengah hingga satu jam. Dia berharap kedepan tak ada lagi kegiatan yang molor, karena ketepatan waktu dan disiplin merupakan hal yang wajib dalam pemerintahan.

“Saya ingatkan kembali terkait masalah disiplin. Saya paling prinsip soal disiplin dan ketepatan wakktu. Kalau sekarang kegiatan ditetapkan pukul 09.00 Wit, namun diundur hingga pukul 9.30 Wit untuk hari ini saya maklumi dalam bulan puasa. Mungkin masih banyak yang ketiduran, tetapi berikutnya kegiatan wajib tepat waktu”.

“Ini masalah disiplin, ketepatan waktu harus menjadi prioritas. Harus menjadi dasar bagi seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintah provinsi,” tuntasnya.