Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera menerbitkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah di bumi cenderawasih.

Menurut Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, regulasi tersebut guna mendukung pencanangan bumi cenderawasih sebagai daerah bebas sampah plastik di Tahun 2020 mendatang.

“Sebab kita ingin pastikan bahwa dengan adanya regulasi pengelolaan sampah itu, pada tahun 2020 mendatang Papua sudah nol sampah plastik. Sebab bila dilakukan sejak sekarang, kita optimis pada 2020 mendatang akan bisa terbebas dari sampah plastik,” ucap Soedarmo kepada pers, usai memimpin upacara peringatan hari Lingkungan Hidup se-Dunia, di Lapangan Upacara Kantor Otonom, Kotaraja, Senin (4/6).

Dia katakan, tahun ini pemerintah penyusunan draft regulasi pengelolaan sampah bakal mulai dibahas. Sehingga diharapkan regulasi tersebut bakal efektif pada 2019 mendatang.

“Sebab (bebas sampah plastik 2020) ini kan program nasional yang tentunya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mesti dukung. Sehingga kita canangkan hari ini tapi sifatnya tidak retorika atau simbolis saja. Kita segera ambil aksi supaya tujuan bebas sampah plastik ini bisa tercapai,” tutur dia.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Martha Mandosir menyebut regulasi yang akan dibentuk oleh pemprov, nantinya akan memuat sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan.

Sanksi itu sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang pengolahan sampah dan UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  “Sehingga siapa pun atau orang per orang maupun kelompok yang tidak mengindahkan aturan pemerintah, yang pasti mesti siap menerima sanksi,” kata dia.

Sementara terkait upaya mewujudkan Papua bebas sampah plastik di tahun 2020, upaya lain yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Dilain pihak, mendorong masyarakat untuk membuka bank sampah pada masing-masing lingkungannya.

“Paling tidak selain regulasi juga mesti ada aksi dan upaya pencegahan di masing-masing lingkungan. Tak kalah penting perlu juga ada unit pelaksana teknis khusus mengenai penanganan sampah. Sebab selama ini hanya ada laboraturium lingkungan untuk menguji kualitas lingkungan dari sisi pencemaran dan pengrusakan,” pungkas dia.