Bupati dan Walikota di seluruh bumi cenderawasih, diimbau mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pelaksanaan Pilkada Gubernur serta tujuh bupati, dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Imbauan ini disampaikan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, saat memberikan arahan pada rapat koordinas persiapan Pilkada, baru-baru ini di Jayapura.

Ia juga minta para kepala daerah dapat mendorong pelaksanaan Pilkada, sehingga tak ada hambatan saat pencoblosan di 27 Juni 2018 mendatang.

“Sebab bila Pilkada tidak berjalan atau ada yang mengganggu pasti ada sanksi hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, saya harap kita bersama-sama memahami itu sehingga perlu untuk disukseskan,” terang dia.

Soedarmo mengharapkan sikap dari dua lembaga penyelenggara KPU dan Bawaslu, yang menurutnya wajib untuk dijalankan.

Sebab jika pelaksanaan Pilkada serentak berjalan lancar, aman dan sukses, maka hal itu akan memberi nilai positif tersendiri bagi Papua.

“Sehingga Pilkada yang aman dan damai ini harus kita wujudkan, kendati didalam prosesnya harus terseok-seok, namun jika saat pelaksanaannya sukses maka ini akan jadi kesuksesan bukan saja untuk Papua, tapi juga Indonesia dan dunia internasional,” terang dia.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo sempat menyindir Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, yang kerap telat dan belum siap saat pelaksaan kegiatan rapat koordinasi (Rakor) yang membahas pelaksanaan Pilkada.

Dia berharap KPU dan Bawaslu agar lebih profesional dan bertanggung jawab dalam bersikap. Sebab jika salah memutuskan justru akan memicu konflik.

Dirinya juga minta agar KPU dan Bawaslu Papua agar dalam memimpin dan melaksanakan Pilkada, tidak main-main.  Sebab dampaknya adalah korban manusia dan hal itu sangat tidak diharapkan.