Penjabat Gubernur Papua
Soedarmo mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara tepat waktu. Dengan
disampaikannya secara tepat waktu, pemeringkatan yang diberikan dari pemerintah
pusat diharapkan menjadi lebih baik dimasa mendatang.
Hal ini disampaikan Gubernur Soedarmo dalam
satu kesempatan kemarin, di Jayapura.
“LPPD yang sudah baik harus dipertahankan dan
peringkat LPPD Kabupaten/Kota yang belum
baik harus diperbaiki. Ini yang saya imbau kepada kabupaten dan kota supaya
kita tetap mempertahankan bahkan tingkatkan pemeringkatan dari pusat,” terang
dia.
Menurut dia, LPPD merupakan raport pemerintah
daerah dalam merekam penyelenggaraan tahun berjalan. Sementara dalam dua tahun
terakhir (2015-2016), LPPD Provinsi Papua mengalami penurunan di peringkat 33
dari 34 Provinsi diseluruh Indonesia.
Tentu penilaian peringkat berdasarkan agregasi
LPPD kabupaten/kota. Dengan demikian, kontribusi kabupaten/kota sangat besar
peranannya dalam menunjang peringkat LPPD provinsi.
Secara terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan
Setda Provinsi Papua, Sendius Wonda mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota
kembali diingatkan agar berkomitmen dan tak telat menyampaikan LPPD.
Jika telat, kepala daerah terancam mendapatkan
sanksi berupa larangan keluar negeri maupun pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)
sebesar 20 persen. Meskipun sanksi ini sebenarnya masih dalam tahap penggodokan
oleh pemerintah pusat.
Dia tambahkan, Biro Tata Pemerintahan Setda Papua
tak memberi pendampingan khusus bagi kabupaten dalam penyampaian LPPD,
sebagaimana instruksi Sekda Papua Hery Dosinaen. Hanya saja, pihaknya memberi
dorongan maupun penekanan supaya kabupaten yang tidak melaporkan LPPD, agar
segera berbenah sehingga menjadi lebih baik lagi.
Sebelumnya penegasan serupa disampaikan Sekda
Papua Hery Dosinaen. Dia mengintrusikan seluruh instansi agar menyediakan data
penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara tepat waktu
supaya tak mendapat penilaian negatif.