Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai mengatakan, sebagian besar batas wilayah di bumi cenderawasih, hanya dibatasi oleh garis bayangan seperti gunung atau sungai.

Hal demikian membuat pemerintah provinsi sulit melakukan identifikasi penduduk di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (PNG).

Tak hanya itu, sebagian besar warga Papua yang ada di perbatasan nyatanya kerap hidup secara berpindah-pindah daerah satu wilayah ke tempat lain. “Sehingga terkadang sulit untuk menentukan mereka adalah warga kita atau sebelah (PNG).”

“Tapi kita akui memang masih banyak warga Papua ada dan hidup tapi selalu berpindah-pindah di wilayah perbatasan. Untuk itu, memang diperlukan kerjasama dengan semua pihak untuk kita lakukan verifikasi ke lapangan. Sehingga bisa ditentukan mana yang warga kita mana yang tidak,” terang dia di Jayapura, Rabu (8/8).

Dia katakan, hal demikian sebenarnya bukan merupakan sebuah pembiaran dari pemerintah Papua maupun Indonesia. Hanya saja, ada masyarakat yang membuat pemukiman baru dan dalam penanganan, pemerintah harus hati-hati terhadap garis batas.

“Yang pasti keberadaan mereka bukan tidak diakui oleh pemerintah. Hanya harus kita identifikasi dulu keberadaan mereka tepatnya dimana. Kalau memang di PNG dan mereka warga negara Indonesia, berarti harus kembali ke Indonesia, begitu sebaliknya.”

“Intinya, kalau memang nantinya ada di wilayah PNG, berarti harus join verifikasi bersama. Artinya pemerintah Indonesia dengan PNG wajib turun ke lapangan untuk melihat kondisi itu. Yang pasti akan diusahakan sesegera mungkin sambil kita menunggu arahan dari pimpinan,” tuntasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Keerom mengakui ada wilayah tak bertuan di wilayahnya, tepatnya di Distrik Yaffi, yang menjadi tempat peredaran ganja serta miras oplosan oleh masyarakat setempat.

Sayangnya saat ditanya kewarganegaraannya, masyarakat setempat mengaku sebagai orang Indonesia.  Namun karena adanya operasi militer pada tahun 1980-an, mereka pun lari ke daerah tersebut dan menetap sampai saat ini.

Oleh karenanya, dia meminta pemerintah pusat melalui instansi terkait segera membangun pos di perbatasan Papua-PNG. Lebih khusus di wilayah tak bertuan di Distrik Yaffi yang luas daerahnya mencapai 2.000 kilometer persegi (km²).