Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengharapkan persoalan karyawan dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) terkait BPJS yang dilaporkan belum tuntas, segera rampung dalam waktu dekat sehingga tak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Hal demikian disampaikan Elysa, usai membuka pertemuan antara karyawan dan manajemen PTFI dengan difasilitasi Ombudsman Perwakilan Papua, Kamis (9/8) pagi.

Kendati begitu, Elysa meminta semua urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik kepada masyarakat, wajib diselesaikan dan dijalankan secara tuntas. Hal demikian tak terkecuali untuk persoalan layanan BPJS yang dilaporkan belum diterima sejumlah karyawan PT. Freeport Indonesia, dimana sampai saat ini masih menjadi polemik dan perdebatan.

“Sebab karyawan Freeport ini juga sudah secara resmi membuat pengaduan kepada Ombudsman untuk menyelesaikan persoalan mereka terkait pelayanan BPJS dengan Freeport. Makanya, saya harap hasil dari pertemuan ini ada solusi.”

“Sebab memang pelayanan BPJS ini di Papua juga masih banyak kendala yang dihadapi. Tapi saya jelaskan dan sampaiakan bahwa BPJS ini program pemerintah. Sehingga tetap kita jalin komunikasi tetapi dengan harapan segera ada penyelesaian,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua II Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri pernah mengunjungi Provinsi Papua untuk membantu penyelesaian antara pekerja freeport dengan manajemen.

Hal demikian terkait dengan kebijakan ‘Furlough’ yang diterbitkan PT.Freeport Indonesia bagi tiga ribuan karyawannya.

Kebijakan Furlough atau dalam bahasa Indonesianya ‘Dirumahkan’ ini, ditempuh manajemen sejak  Februari 2017 lalu hingga memicu kemarahan karyawan yang akhirnya melakukan aksi mogok kerja.

Syamsul juga pernah mengomentari persoal layanan BPJS yang dinilainya perlu diberikan sesuai hak dan ketentuan perundang-undangan kepada karyawan PTFI tersebut.

“Sebab ada keluhan BPJS tidak melayani mereka dengan baik. Demikan pula ada informasi penutupan rekening karyawan sehingga ini akan menjadi perhatian kita,” sebut dia.