Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan seluruh masyarakat di bumi cenderawasih, dapat memanfaatkan program pembebasan denda pajak administrasi kendaraan bermotor serta pengurusan balik nama roda dua maupun empat yaang sementara bergulir.

Program itu dilaksanakan pemerintah provinsi dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia (RI).

“Pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ini sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/291/ Tahun 2018. Dengan demikian, sangat disayangkan bila tidak dimanfaatkan,” terang Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Gerzon Jitmau di Jayapura, pekan lalu.

Kendati menghapus seluruh denda, dipastikan masyarakar tetap akan membayar pokok pajak yang telah tertera dalam STNK kendaraannya masing-masing.

“Sebab banyak orang mengira kalau ada pembebasan maka semua digratiskan. Yang dibebaskan itu dendanya saja, namun pokok pajak tahunan kendaraan bermotor tetap dibayar,” jelasnya.

Sementara itu, masa berlaku pembebasan denda ini terhitung sejak 13 Agustus  s/d 13 November 2018 mendatang. Dengan adanya program pembebasan atau pemutihan denda pajak kendaraan itu, diharapkan dapat menjemput lebih banyak pemasukan bagi daerah sehingga target PAD 2018 akan bisa tercapai.

 “Makanya saja juga imbau kepada petugas untuk dapat melayani masyarakat yang membayar pajak dengan cepat dan tidak berbelit-belit. Sehingga masyarakat yang datang membayar diberikan kemudahan,” harap dia.

Disinggung mengenai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sampai dengan Juli 2018, dia tambahkan kini telah mencapai 60 persen. Pihaknya optimis sampai dengan akhir tahun ini, realisasi PAD akan tercapai 100 persen sesuai target.

“Realisasi sampai saat ini sudah diatas 50 persen dan kita akan terus berupaya agar PAD bisa tembus angka Rp 1 triliun seperti tahun lalu,” terang dia.