Dinas Tanamanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua menyambut positif rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang khusus untuk membeli dan mengelola hasil pertanian seperti padi, di bumi cenderawasih.

Kendati begitu, dia berharap dilakukan sebuah pengkajian yang mendalam terlebih dahulu, seperti halnya analisis usaha tani.

“Kita mendukung pembentukan BUMD ini, namun kita harapkan ada pengkajian juga perhitungan yang matang. Contoh, menghitung berapa pupuk dibeli, berapa bibit dibeli, tenaga kerja yang dipakai berapa, kemudian biaya lainnya sampai menjadi beras.”

“Selanjutnya, ketika petani mendapat tiga ton beras (3000 kilo) dan biaya yang dikeluarkan 15 juta berarti petani masih untung Rp2.300 ketika dibeli Bulog. Kalau dibeli BUMD ini berapa untung petani? Hal seperti ini yang saya harapkan dikaji dengan baik,” terang Kepala DTPH Papua Semuel Siriwa, di Jayapura, kemarin

Setelah melakukan kajian, sambungnya, diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi secara baik kepada petani, sehingga BUMD tersebut dapat diterima dan berjalan dengan baik.

“Sebab sekali lagi harga beli pemerintah melalui Bulog untuk beras sebesar Rp7.300 per kilo. Dengan harga ini para petani masih mendapat untung. Nah, BUMD yang ada saat ini ternyata belum masuk dalam rana pembelian beras dari petani. Tetapi lebih banyak mengelola pendistribusian beras untuk PNS, TNI dan Polri di wilayah pedalaman,” terang dia.

Dia tambahkan, saat ini penampungan hasil panen petani sudah ada di Kabupaten Merauke dan Nabire. Bahkan untuk Nabire sudah mencapai 300 persen dari target yang ditentukan.

Oleh karenanya, dia berharap keberadaan BUMD tersebut nantinya dapat membantu untuk memberi untung yang besar bagi petani dan bukan sebaliknya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menilai usulan keberadaan BUMD untuk mengelola potensi alam dari hasil petani sangat positif. Kendati demikian, dia berharap keberadaan BUMD itu mampu memaksimalkan ketahanan pangan dan mensejahterakan petani.