Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen untuk mendorong kabupaten dan kota menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayahnya melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi bersama KPK.

Kendati demikian, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk fokus dan maksimal dalam menerima serta melaksanakan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Aury, saat menyampaikan arahan pada monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Aula Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (29/8).

Menurut Elysa, sejak beberapa tahun lalu pihak KPK sangat berkomitmen kuat untuk membantu dalam upaya memberikan pendampingan bagi provinsi dan kabupaten/kota. Hal demikian terlihat dari sejumlah program kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi yang rutin dihadiri KPK.

Oleh karenanya, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan secara bersama-sama dapat dilakukan evaluasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi, sesuai kondisi di masing-masing wilayahnya.

“Dengan demikian, bisa dibangun satu integritas yang akan dicapai sama-sama. Supaya kemudian dapat diwujudkan suatu pelayanan dan penyelenggaraaan pemerintahan transparan dan akuntabel, guna berdampak kepada pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,” harap dia.

Smeentara melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan kepada aparatur pemerintahan kabupaten dan kota, untuk dapat mengikuti dengan baik sekaligus memberikan masukan-masukan mengenai hambatan yang terjadi di wilayahnya.

“Sehingga selajutnya bisa menjadi satu solusi yang dibicarakan secara bersama-sama dengan tim KPK. Dan yang utama adalah pihak kabupaten dan kota melalui kerja sama ini tercipta progres (kemajuan) dalam rangka rencana aksi program pemberantasan korupsi di Papua,” tuntasnya.

Sementara dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, turut dihadiri di Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Kansiana Salle dan Koordinator Supevisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua.