Jayapura-Alokasi anggaran Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2006, seperti yang diusulkan pada pembahasan Sidang Paripurna saat ini, adalah sekitar Rp. 8 milyar. Penggunaan anggaran tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk belanja aparatur, guna menunjang 4 program prioritas yang telah dicanangkan KPDE. Keempat prioritas penggunaan anggaran itu adalah, pengembangan perangkat maupun peralatan hardware, pengembangan software aplikasi atau program komputer, pengembangan teleconference suara dan gambar, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Papua, Perguruan Tinggi, swasta dan masyarakat dibidang programming, data base, teknisi, dan lainnya. Kepala KPDE Provinsi Papua, Thobias Solossa, MM, kepada wartawan mengatakan sebelumnya plafon anggaran yang diusulkan KPDE kepada legislative adalah sebesar Rp. 16 milyar. Namun dalam perjalanan hanya disetujui sebesar Rp. 8 milyar yang hingga saat ini sudah masuk pada tahap pembahasan Sidang Paripurna. Menurutnya, dengan dana yang ada tersebut, akan dimaksimalkan sedemikian rupa, hingga dapat mengembangkan teknologi informasi di tanah Papua. ?Dengan dana yang ada akan dimaksimalkan untuk menyebarkan teknologi informasi di Papua,? katanya kepada wartawan usai meresmikan Kantin KPDE Dok II, Jayapura, Kamis (4/5) kemarin. Dikemukakannya, pengembangan visat komputer di Papua, bertujuan untuk memperkuat jaringan teknologi informasi khususnya melalui internet dan tele confrence dalam mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Papua kedepan. Dengan demikian, pihaknya mengharapkan agar pengembangan teknologi inforamsi tersebut, tidak hanya di terfokus ditingkat provinsi. Namun, dapat diaktifkan di seluruh kabupaten/kota se-papua untuk mendukung penyebarluasan informasi di Papua. ?Untuk itu saya harap agar pengembangan teknologi internet ini juga dikembangkan di kabupaten/kota se-Papua namun tidak berdiri sendiri, tetapi satu link dengan KPDE Provinsi. Sehingga, nanti tidak melakukan investasi dengan biaya yang mahal karena untuk membangun satu visat membuthkan biaya yang sangat besar. Tetapi apabila dengan melakukan sharing dana antara provinsi dan kabupaten/kota, tentunya akan mengeluarkan biaya yang relatif lebih ringan,? jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Thobias menghimbau agar teknologi informasi melalui website www.papua.go.id yang dimiliki KPDE, agar dimanfaatkan oleh instansi-instansi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua untuk menyebarluas kan informasi kepada public. Sehingga, website tersebut dapat menjadi corong bagi Papua untuk menyebarluaskan potensi Papua di dunia internasional. ?Jadi melalui website ini, misalnya, apabila dimasukan bank data atau data base tentang potensi-potensi yang ada di Papua oleh intansi terkait, kan website ini dapat diakses dimana saja. Hal ini, secara tidak langsung dapat menjadi bank data bagi potensi Papua ujarnya.