Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten dan kota pada 2019 mendatang, bakal dikaji ulang. Ini berarti, 80 persen dana Otsus yang biasanya dikelola pemerintah kabupaten dan kota, kemungkinan besar bakal diturunkan.

Hal demikian dipastikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Lukas belum menyebut persentase ideal yang bakal diberikan kepada kabupaten dan kota. Hanya saja, nilainya dipastikan berkurang dari angka sebelumnya, guna menghindari masalah akibat salah pengelolaan dan hal serupa lainnya.

“Yang pasti perlu dilakukan kajian secara matang lagi (terkait pembagian dana Otsus). Hal ini penting supaya pembagian dana Otsus ini tidak menimbulkan masalah di masa mendatang.”

“Yang terpenting adalah bagaimana dana otsus tersebut dikelola secara baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebab perlu diketahui juga bahwa ada beban besar dalam APBD provinsi saat ini, dimana kita sedang mempersiapkan PON 2020 di Papua yang butuh anggaran besar,” ucapnya.

Dikatakan, pengkajian terhadap pembagian dana Otsus pun tak lepas dari agenda kedepan pemerintah provinsi, yang wajib membiayai pengalihan tenaga pendidikan dan kesehatan dari kabupaten dan kota.

Sehingga nanti, untuk kelancaran pengkajian itu, pihaknya bakal melibatkan sejumlah pihak dri Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Gadjah Mada, yang bakal membantu untuk menghitung dan memformulasikan persentase dana Otsus untuk dibagikan ke kabupaten dan kota.

“Yang pasti belum bisa saya umumkan sekarang berapa yang diserahkan ke kabupaten dan kota. Hanya saya saya minta kita bersabar sebab regulasinya segera disiapkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Lukas mengaku program kerja kedepan adalah melanjutkan kegiatan yang telah dirintis pada periode pertama.

Namun, perbaikkan peningkatan pendidikan bakal menjadi prioritasnya terutama bagi daerah-daerah atau kabupaten yang masih rendah.

Meski begitu, ada upaya peningkatan pembangunan infrastuktur yang juga akan turut menjadi perhatiannya. Sebab tak juga bisa dipungkiri bahwa bidang infrastuktur di Papua, masih banyak tertinggal dan butuh perhatian.