Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Ketahanan Pangan, mengagendakan pembangunan kios tani dan gudang cadangan pangan di beberapa kabupaten. Hal demikian bertujuan mengantisipasi masalah kerawanan pangan di seluruh wilayah Papua.

“Yang pasti kios tani dan gudang pangan ini penting untuk dilaksanakan sebab memiliki banyak manfaat. Seperti ketika terjadi bencana atau rawan pangan, bisa dipakai untuk mengantisipasi rawan pangan dan menstabilkan harga,” terang Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Roberth eddy Purwoko di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, saat ini, gudang penampungan yang sudah ada, diantaranya di kabupaten Boven Digoel, Mappi, Tolikara, Supiori, Sarmi, Jayapura dan Keerom. Sementara tahun ini rencannaya akan dibangun tiga kabupaten.

Oleh karenanya, bagi kabupaten yang belum membangun diharapkan segera melaksanakan, lebih khusus untuk gudang pangan. Sebab keberadaan gudang cadangan pangan ini memiliki banyak manfaat.

“Mungkin kalau bisa juga sekaligus melakukan pengembangan kawasan rumah lestari dalam rangka mendukung pemenuhan pangan dan gizi keluarga di kampung-kampung”.

“Apalagi tahun depan nanti pemerintah pusat merencanakan akan memberikan bantuan fasilitas bagi gudang-gudang pangan yang sudah ada di Papua. Misalnya lantai jemur, mesin penggilingan padi dan lainnya. Namun untuk tahun ini yang dibantu hanya pembangunan gudang saja, sedangkan fasiltas lainnya kemungkinan tahun depan baru akan diberikan,” ucap dia.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa mendukung penuh kegiatan pembangunan kios tani dan gudang cadangan pangan. Pihaknya pun mengimbau pihak perbankan agar dapat membantu dalam membiayai pengelolaan pangan lokal, di bumi cenderawasih diantaranya sagu.

Menurut dia, disamping upaya pemerintah provinsi yang diantaranya mencari pasar sekaligus menampung hasil sagu petani, permodalan terhadap pengelolaan pangan lokal sangat dibutuhkan masyarakat.

“Sebab untuk bisa maksimal dalam pengelolaan pangan lokal ini memang dibutuhkan kerja sama semua pihak. Baik pemerintah, perbankan serta pihak terkait,” pungkasnya.