Presiden Joko Widodo merestui usulan Pemerintah Provinsi Papua agar perekrutan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), menjadi kewenangan kepala daerah di bumi cenderawasih serta diprioritaskan kepada putra dan putri asli daerah ini.

Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, perhatian  khusus dari Presiden Joko Widodo  Provinsi Papua patut diapresiasi dan jangan sampai dilewatkan oleh para generasi muda. Untuk itu, diharapkan kepada para generasi muda untuk bisa memacu diri dan berprestasi.

Sebab pekerjaan di tanah sendiri telah oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Dimana mulai tahun depan, baik untuk penerimaan calon praja IPDN Papua serta CPNS, bakal memprioritaskan anak asli daerah ini.

“Yang pasti keberpihakan ini bertujuan memberikan masyarakat asli Papua sebuah pekerjaan yang layak, sekaligus juga membantu mengurangi pengangguran diatas tanah ini. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya hal ini belum menjadi perhatian. Sehingga kita sebagai pemerintah siap memberi perhatian bagi generasi-generasi muda Papua untuk menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” harapnya.

Pun begitu, dia berharap putra dan putri Papua harus bisa membuktikan diri bahwa mereka  mampu menjadi pemimpin. Diantaranya dengan belajar giat serta berjuang menggapai cita-cita setinggi langit.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menyampaikan penolakan terhadap penempatan lulusan IPDN dari luar bumi cenderawasih. Penolakan itu, sebagai imbas dari perekrutan IPDN 2018 secara nasional, yang hanya meloloskan 4 orang asli Papua (OAP) dari 56 yang diterima.

“Ini sudah menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua saat ini. Apalagi dalam penerimaan IPDN lewat jalur afirmasi yang justru mengedepankan grade poin. Karena mestinya harus memakai peringkat atau kekhususan,” terang Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, di Jayapura, kemarin.

Gubernur Papua Lukas Enembe secara resmi juga telah menyampaikan pernyataan menutup kampus IPDN di Papua. Tak hanya itu, Gubernur juga menyatakan menolak hasil IPDN 2018 karena tidak mengedepankan kekhususan bagi OAP.