Untuk memberantas korupsi, pemerintah harus berani memperbaiki sistem penggajian menjadi lebih adil. Gaji presiden dan menteri harus naik, demikian juga gaji pegawai negeri sipil. Menurut Menneg Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, "jika yang dimaksud korupsi adalah bahwa pemerintah tidak sanggup mengenali, menangkap, dan mengadili koruptor, benar bahwa pemerintah tidak mampu menanganinya. Korupsi di Indonesia sudah terlalu banyak dan pembuktiannya sulit. Pembuktian korupsi sulit dilakukan karena deal-nya dilakukan secara lisan, sementara pembayarannya dengan uang cash," ujarnya di Jakarta, kemarin. Kwik sendiri menilai, 3 aspek harus segera dibenahi pemerintah. Pertama, pemerintah harus memperbaiki struktur kabinet yang terlalu besar. "Apakah benar kita butuh kabinet sebesar itu," katanya. Kedua, jumlah pegawai setiap departemen atau kementerian perlu dikurangi secara drastis. Kwik mengingatkan, ada departemen yang memiliki karyawan sampai sekitar 12.000 orang. Itu, katanya, sungguh tidak efisien. Ketiga, pemerintah juga harus membenahi sisi keadilan pemberian gaji. "Misalnya, saat ini gaji presiden lebih kecil daripada gaji direktur utama BUMN. Gaji dirut BUMN bisa mencapai Rp 3,3 miliar per tahun, sementara gaji presiden antara Rp 30 juta sampai Rp 80 juta dan menteri atau pejabat setingkat menteri hanya Rp 20 juta. Itu juga sangat kontradiktif dengan gaji pegawai menengah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), misalnya, yang mencapai kisaran Rp 40 juta sampai Rp 70 juta per bulan. Pemerintah, menurut Kwik, harus membuat sistem penggajian menjadi lebih adil. "Setelah perbandingan gaji dibikin adil, gaji PNS dinaikkan setinggi mungkin. Dengan demikian, diharapkan, tingkat kesejahteraan pun meningkat. Mereka tidak hanya bisa hidup layak, tetapi juga mewah," katanya. Kwik menyebutkan, jika itu sudah dilakukan, lalu ternyata koru"i juga merajalela, koruptor layak dihukum mati saja. "Pikiran ini sudah saya sampaikan kepada presiden dan sidang kabinet. Namun sampai hari ini tidak ada jawaban yang jelas," ujarnya. Di bagian lain, Kwik juga mengatakan, sangat mungkin target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tahun 2004 ini tidak tercapai. "Itu target pemerintah. Bisa saja direvisi," katanya. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang besar, papar Kwik, dibutuhkan investasi asing. Sekarang ini, ujarnya, investasi pemerintah bisa dibilang tidak ada. Sementara kucuran investasi swasta pun sama sekali tidak bisa diramalkan kapan dan seberapa besarnya. "Mengenai realistis atau tidaknya target (pertumbuhan ekonomi) itu, saya tidak tahu karena investasi yang dibutuhkan amat banyak, sementara pemerintah tidak melakukan investasi karena tidak punya uang," tandas Kwik.