Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sekitar 70 persen modus tindak pidana KKN di Papua, terjadi dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Lebih dominannya korupsi PBJ dibanding perijinan maupun suap-menyuap karena penempatan jabatan di bumi cenderawasih, kata Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, dikarenakan adanya praktik pengaturan atau penunjukan langsung kepada pihak ketiga.

“Sehingga PBJ pun cuma jadi formalitas karena sudah diatur semua diawal. Maksudnya pada beberapa PBJ ada kontraktor yang ditunjuk, sehingga ditandai proyek ini pemilik si A, lalu proyek seanjutnya si B.”

“Kendati memang ada proses lelang, kemudian penelitian dokumen, tapi itu cuma sekedar mengikuti persyaratan namun sudah diatur pemenangnya,” terang Maruli.

Menurut dia, hal itu kini menjadi tantangan bagi KPK untuk dieliminasi. Sebab menurutnya, hal demikian pun terjadi di daerah lain, seperti di Lampung Selatan. Oleh karenanya, dia mengingatkan para kepala daerah di provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menghindari praktik seperti demikian.

Sebab bila tertangkap tangan, maka proses hukum kepada pelaku tidak akan pilih kasih. “Contohnya bupati Bekasi yang ditangkap KPK karena korupsi padahal sedang hamil empat bulan. Bisa dibayangkan nanti anaknya berpotensi lahir dalam keadaan ibunya sedang dalam kasus hukum.”

“Makanya saya ingatkan sekali lagi kepada kepada daerah, juga bupati-bupati supaya menghindari segala bentuk KKN. Sebab jangan sampai moral kita menjadi bobrok karena keinginan mempunyai materi (uang). Sebab jika sudah tertangkap tangan maka sudah tak adan pengampungan lagi,” imbaunya.

Sebelumnya, Marulis pernah mengkritisi sejumlah kepala daerah di bumi cenderawasih, yang jarang berada di tempat tugas. Dia menduga para kepala daerah, lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya.

Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana.

“Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat,” harap dia.