Pemerintah Provinsi Papua bakal
mengintegrasikan program Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (E- TPP) dan
E-Absensi, guna memaksimalkan penilaian terhadap tingkat kehadiran maupun
kinerja para aparatur sipil negara (ASN) tingkat provinsi.
Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) Papua, Kansiana Salle, di Jayapura, Senin (12/11), pada
Sosialisasi dan Monitoring Aplikasi Presensi dan TPP di lingkungan Pemprov.
Pengintegrasian itu menghindari temuan manipulasi kehadiran
oleh oknum ASN di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Manipulasi yang
dimaksud adalah dengan memalsukan sidik jari saat absensi kehadiran di kantor.
“Menurut evaluasi beberapa bulan ini, kami mendapatkan
informasi untuk kehadiran ada satu orang yang melakukan sampai lima kali sidik
jari. Misalnya sidik jari pertama untuk (kehadiran) dia, lalu kedua untuk si A,
kemudian sidik jari ketiga untuk si B dan seterusnya. Ini yang kami sangat
berharap kejujuran untuk diri sendiri,” terangnya
Masih dikatakan Kansiana, pihaknya telah menerima beberapa
masukan dari sejumlah pegawai yang keberatan dengan ulah oknum yang melakukan
manipulasi sidik jari.
Sebab oknum itu, tidak hadir tetapi menerima jumlah TPP yang
sama. Bahkan tak sedikit dari mereka menerima lebih besar dari pegawai yang
rajin berkantor.
“Makanya, saya harap pertemuan ini bisa saling koreksi dan
melakukan (absensi) secara jujur, jangan ada dusta diantara kita,” imbaunya.
Dia tambahkan, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
masuk di pemerintah provinsi papua tahun 2016, selain untuk membenahi tata
kelola pemerintahan baik dari
perencanaan, penganggaran, evaluasi penganggaran dan berbagai hal
lainnya, satu hal yang dianggap penting mengenai peningkatan kesejahteraan
pegawai.
Untuk itu, ASN diminta mempunyai disiplin yang tinggi dalam
hal kehadiran dan kinerja. Sebab untuk mengukur daripada kinerja pegawai
otomatis harus dinilai dari sidik kehadiran ASN. Sehingga diharapkan setiap
atasan dapat memantau lewat aplikasi
aktivitas bawahannya.