Penolakan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap proposal Pt. Inalum terkait divestasi saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), berbuntut pemanggilan Presiden Jokowi.

Gubernur Lukas dipanggil secara mendadak menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Kamis (29/11).

Gubernur mengatakan, undangan itu baru diterimanya Selasa (27/11) malam, saat tengah menghadiri Pembukaan Konferensi Umum GIDI ke XIX wilayah Bogo, di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara.

Dimana dalam pertemuan itu pun, akan menghadirkan PT. Inalum (persero)  sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah mengambil alih 51 persen saham PT. Freeport Indonesia.

“Kita akan hadiri undangan itu kemungkinan bersama dengan Bupati Mimika. Yang pasti kita ingin beri masukan kepada Presiden Jokowi. Harapannya Jokowi bisa membantu memutuskan yang terbaik untuk orang Papua”.

“Karena apa, kita tak ingin ditipu oleh orang Indonesia apalagi oleh Freeport yang sudah bertahun tahun mengeruk kekayaan dari perut bumi Papua,” jelasnya. 

Sebelumnya, Gubernur Papua menolak BUMD bentukan PT. Inalum yang belakangan diketahui sudah dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI).

BUMD itu, menjadi salah satu poin yang ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe, menanggapi beberapa keterangan yang termuat dalam proposal yang diajukan PT Inalum, terkait dengan divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia.

“Perusahan PT. Indocopper Investama  itukan sebelumnya dimiliki Aburizal Bakri yang kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia. Sehingga jika Inalum menyodorkan proposal itu, maka sudah tak sesuai kesepakatan sebelumnya,” terang Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menyampaikan penolakan secara terbuka kepada pers di Timika, usai melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, Kamis (23/11).

Gubernur Enembe mengatakan, pertemuan tersebut sebenarnya tindaklanjut dari pembahasan dengan pihak terkait di Jakarta, pada 12 November 2018 lalu. Sehingga melalui pertemuan ini diharapkan ada progres dari PT Inalum untuk menyepakati pembentukan, BUMD yang bakal menangani 10 persen saham bagi Provinsi Papua.

“Bahkan Pemprov Papua kan sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan sejak beberapa waktu lalu. Tetapi, kesepakatan tersebut ternyata diganti dengan tiba-tiba oleh PT. Inalum. Dimana mereka datang dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” jelas Lukas.

“Makanya, saya dalam pertemuan itu sempat ribut dan keluar dari ruang rapat. Sebab saya berharap jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok (membodohi,red) kami orang Papua,” tegas Enembe.

Enembe Kembali menegaskan agar pembentukan perusahaan BUMD yang menangani masalah divestasi saham 10 persen bagi Papua, harus dibahas ulang. Sebab jika PT. Inalum keberatan, mestinya disampaikan jauh-jauh hari sebelumnnya.

Ia masih memberi waktu bagi PT. Inalum untuk memperbaiki proposal tersebut, namun wajib berpijak pada kesepakatan sebelumnya.