Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua menilai pemerintah kabupaten, belum benar-benar proaktif memberikan dukungan penuh terhadap upaya perekaman KTP elektronik.

Hal demikian, disampaikan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk di Jayapura, kemarin.

“Kalau kita lihat memang sejauh ini pemerintah kabupaten belum aktif menggerakan warga melakukan perekaman KTP elektronik di daerahnya. Sehingga ini menjadi salah satu kendala kami di lapangan,” terangnya.

Kendati demikian, ia menyebut sudah ada sejumlah daerah yang sangat proaktif mendukung program nasional itu. Diantaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Biak Numfor dan Supiori.

Bahkan ada kabupaten yang hampir 100 persen melakukan KTP elektronik,  yakni Lani Jaya dan Tolikara.

“Tapi lagi-lagi ada kabupaten yang cakupannya sangat rendah, yakni Paniai, Dogiai, Deyai, Intan Jaya, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Puncak Jaya, Yahukimo serta lainnya.

Secara umum Ribka Haluk menyebut wilayah pegunungan Papua menjadi daerah yang masih minim dalam melakukan perekaman KTP elektronik.

Bahkan ada kabupaten yang dalam perekaman KTP elektronik sampai saat ini baru mencapai 10%. “Padahal kami sudah mendorong pelaksanaan program perekaman mobile di wilayah mereka. Kami bahkan menurunkan tim kesana namun belum maksimal pula.”

“Makanya, pada kesempatan ini kami imbau kepala daerah, kepala kampung dan masyarakat lah yang harus responsif membantu kami dari dinas sosial kependudukan dan catatan sipil. Namun tentunya mesti dari kepala daerah yang kemudian menggerakan warga dari kampung-kampung melakukan. Karena kasihan tim kami yang harus menghabiskan cukup banyak waktu hanya untuk mencari warga dan menjelaskan kegunaan dari perekaman E-KTP. Sebab ini juga memakan waktu dan biaya yang banyak,” ujarnya.