Pemerintah Provinsi Papua mendukung aksi demo damai ribuan warga yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

Para pendemo mendesak mantan panglima laskar jihad Jafar Umar Thalib, yang juga pendiri Pondok Pesantren Ihya'as Sunnah kabupaten Keerom, segera diusir dari Papua dan dipulangkan ke daerah asalnya. Hal itu, menyikapi aksi kriminal JUT dan pengikutnya beberapa waktu lalu.

“Intinya, pemerintah provinsi mendukung apa yang disampaikan perwakilan semua unsur masyarakat di FKUB. Artinya kita sudah bulat tolak Jafar Umar Thalib dan pengikutnya sehingga mereka harus tinggalkan Papua,”  terang Sekda Papua Hery Dosinaen, saat menerima pendemo, Senin kemarin.

Hery mengaku wajar bila ada keresahan masyarakat atas keberadaan Jafar umar Thalib beserta pengikutnya di bumi cenderawasih. Sebab keresahan masyarakat Papua bukannya tanpa alasan, mengingat jejak rekam JUT dan laskarnya yang diketahui pernah terlibat dalam konflik SARA di Ambon, Maluku, 20 tahun silam.

“Makanya, saya menerima aspirasi yang disampaikan dan kami pemerintah siap mengawal. Semua aspirasi yang disampaikan kami akan laksanakan,” tegas ia.

Mewakili Gubernur, Sekda Hery mengimbau masyarakat tidak terprovokasi atas kasus pengrusakan rumah milik warga yang diduga dilakukan oleh Jafar Umar Thalib dan enam pengikutnya. Dimana kini mereka telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Papua. Menurut Hery, biarlah kasus ini di selesaikan oleh Kepolisian

Sementara Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipius Biniluk memastikan sikap yang diambil seluruh denominasi gereja terhadap tindakan JUT dan para pengikutnya, adalah mendorong pemda mengusir yang bersangkutan dari tanah Papua, usai menjalani hukuman pidana.

Sebab menurutnya, agama tidak mengajarkan untuk membunuh, oleh karena itu, karena mereka sudah membawa golok dan parang maka mereka harus dipulangkan  ke kampung halamannya.

Senada disampaikan Tokoh Muslim Papua, Thaha Alhamid. Ia berharap JUT segera dipulangkan sebab tak ingin Papua, “berdarah” seperti Ambon, Poso dan Sampit.

“Makanya kita harus mengawal proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Papua. Selanjutnya, JUT serta pengikutnya harus di hukum lalu dipulangkan ke daerah asalnya,” imbau ia.