Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan untuk mengakomodir 78 tenaga honorer K2 yang belum mendapat kepastian pengangkatan sebagai aparatur sipil negara (ASN), pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.

Menurutnya, serangkaian lobi-lobi kepada Menpan RB untuk dapat mengakomodir 78 tenaga honorer K2 Pemprov telah dilakukan melalui badan kepegawaian daerah. Sayangnya, upaya itu belum membuahkan hasil.

“Tahun lalu pun kita sudah berjuang agar tenaga honerer termasuk K2 provinsi yang berjumlah 78 ditambah kabupaten dan kota  sekitar 6000-an, agar diprioritaskan. Tetapi dari kementerian tidak memberikan ruang itu.”

“Makanya, solusi kita adalah untuk honerer yang sudah bekerja diatas 10 tahun itu kita akan akomodir dalam penerimaan P3K. Tapi kita sesuaikan dengan kebijakan atau kemampuan daerah,” ucapnya.

Kendati demikian, sambung ia, tenaga honorer yang umurnya masih dibawah 35 tahun, dianjurkan untuk mengikuti perekrutan CPNS umum formasi 2018. Kendati demikian, karena penerimaannya secara umum, maka tak ada jaminan bagi tenaga honorer untuk diluluskan.

“Intinya kalau tenaga honorer ikut perekrutan CPNS formasi umum maka mesti ikut seleksi sesuai aturan yang berlaku. Sebab tentu nantinya yang lulus adalah mereka yang berkasnya sesuai aturan dan memiliki peringkat terbaik.”

“Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk penerimaan CPNS 2018 yang digelar tahun ini, yang direkrut 80 persen orang Papua dan 20 persen non Papua,” ucapnya.

Sebelumnya, 78 tenaga honorer K2 Pemprov Papua melakukan aksi demo damai di Kantor Gubernur Dok II Jayapura pada Senin, kemarin.

Mereka mempertanyakan nasib mereka kepada Sekda Papua, yang sekaligus meminta kepastian pengangkatan dari pemerintah provinsi.