Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar menginstruksikan seluruh anggoanya di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se – bumi cenderawasih, agar mempersiapkan diri mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi pilpres maupun pileg, 17 April 2019 mendatang .

Hal itu disampaikan Fritz dalam amanahnya pada apel siaga dalam rangka pengawasan pungut hitung Pemilu Serentak 2019 di halaman kantor Bawaslu Papua (ex hotel Muspagco), pekan lalu.

“Saya kira kami di pusat akan selalu melihat dan megawasi apa yang terjadi di setiap daerah, termasuk Papua. Makanya ,bapak ibu sekalian jangan takut yakinkan bahwa kalian adalah penyelenggara negara, yang telah diberikan tangung jawab untuk melaksanakan pengawasan dalam pelaksaan pemilu.”

“Artinya, sebentar lagi ada masa kampanye, kemudian sedang pendistribusian logistik hingga pemungutan suara bakal segera tiba. Apa yang telah dilakukan selama ini akan semakin diuji. Oleh karenanya, saya harap seluruh anggota bawaslu bisa selalu berkoordinasi dalam menyelesaikan,” pesan Frits.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, Musa Isir dalam kesempatan memastikan pemerintah daerah siap memberi dukungan kepada Bawaslu, guna mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2019.

“Kita berharap pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan aman dan lancar sesuai yang diharapkan.”

“Untuk itu, pemerintah daerah pada prinsipnya siap membantu mendukung penyelenggara pemilu termasuk sarana dan prasarana yang diperlukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Papua pada Jumat, pekan lalu, menggelar apel siaga dalam rangka pengawasan pungut hitung Pemilu Serentak 2019 di bumi cenderawasih.

Apel yang dipimpin langsung oleh Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, juga dihadiri anggota Bawaslu dari 29 kabupaten kota di Papua, serta sejumlah provinsi di Indonesia.

Ketua Bawaslu Papua, Metusala Infandi dalam sambutannya menyatakan, kegiatan apel ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengawal proses pungut hitung pemilu 2019 di Papua.

Apel tersebut juga sebagai persiapan pengawasan, ekaligus mengukur kesiapan instansinya dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.