Pemerintah Pusat mendorong kontribusi pemilih pada pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 17 April mendatang di bumi cenderawasih, mencapai diatas 77,5 persen.

Sementara untuk mewujudkannya, diharapkan ada sinergitas dari berbagai pihak terkait yang tidak terbatas hanya kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara maupun pengawas Pemilu. Tetapi juga pemerintah, TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat.

“Yang pasti kalau semua pihak berkeinginan mensukseskan pemilu serentak, lalu ada sinergitas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing institusi, maka saya yakin pelaksanaan Pileg dan Pilpres bisa terlaksana sesuai harapan,” terang Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo dalam paparannya pada acara Fokus Grup Diskusi (FGD) Kesiapan Pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 di Papua yang berlangsung di Jayapura, Jumat (5/4) pekan lalu.

Meski demikian, mantan Penjabat Gubernur Papua ini memastikan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres dapat berjalan aman dan damai di bumi cenderawasih. Sebab menilik dari dari pengalaman pemilu (pemilihan kepala daerah) sebelumnya yang justru berhasil padahal memiliki persoalan lebih berat.

Hanya saja terkait stabilitas keamanan dalam pelaksanaan pemilu, Soedarmo berharap Gubernur, Bupati maupun Walikota beserta jajaran diharapkan lebih maksimal dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan saat pemilu adalah pemerintah daerah, sementara TNI Polri hanya bertugas untuk meng-eksekusi  (bila terjadi gangguan keamanan),”.

“Intinya kami sangat yakin dan percaya karena sudah ada pengalaman seperti Pilkada (baik pilgub dan pilbup) yang berjalan dengan aman. Dimana persoalannya lebih berat dari pileg dan pilpres,” tutupnya.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal berharap seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota bekerja keras mendorong pelaksanaan Pemilu yang ada di masing-masing wilayahnya, guna menghilangkan kesan rawan pemilu yang melekat di provinsi ini.