Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, untuk dapat memberi dukungan penuh terhadap proses audit yang sementara dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan Sekda Hery di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

Menurutnya, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua wajib pro aktif memberikan keterangan terhadap para auditor BPK. Sebab hasil audit itu akan menentukan opini terhadap laporang pertanggungjawaban pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran yang lalu.

“Seluruh pimpinan SKPD dan pejabat eselon III saya minta wajib dan pro aktif memberikan keterangan dan informasi terkait program kerja tahun 2018 kepad auditor BPK. Sebab sampai hari ini BPK Perwalikan Papua sementara melakukan audit rinci yang merupakan tindaklanjut dari audit intern,” terang ia.

Ia katakan, progam kerja yang telah dilakukan sejak 2018 lalu, menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan keterangan maupun penjelasan. Sebab uang rakyat yang digunakan, wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada lembaga pemeriksa keuangan maupun rakyat.

Diketahui, BPK RI pada Januari lalu resmi memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua tahun anggaran 2018. Pemeriksaan oleh tim BPK RI, dilakukan dalam dua tahap, yakni secara intern dan pendahuluan.

Dalam pemeriksaan BPK, dibagi dalam dua sub tim. Hal demikian sesuai mandat dari peraturan undang-undangan, dimana BPK melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.

Selain itu, BPK juga bakal melakukan pemantauan kembali terkait kemajuan rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya, lebih khusus terkait upaya pemeriksaan keuangan.