Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengingatkan institusi penyelenggara Pemilu dibawahnya agar tak berpihak kepada salah satu calon presiden maupun legislatif tertentu.

Menurut Komisioner KPU Papua Tarwinto, penyelenggara KPU wajib menjunjung tinggi kualitas dan martabat pemilu yang demokratis jelang maupun pasca pemungutan suara 17 April 2019 mendatang.

Untuk itu, dia meminta seluruh Anggota KPU agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. “Yang pasti penyelenggara pemilu dilarang keras mengambil apalagi mengangalihkan hak suara yang diberikan masyarakat dalam pemilihan presiden atau legislatif.”

“Penyelenggara pemilu wajib netrral dan bisa menjamin serta menciptakan rasa aman dan damai,” terang ia, di Jayapura, kemarin.

Ia juga berharap penyelenggara pemilu di Papua agar genca melakukan sosialisasi kepada pemilih untuk tidak golput atau memboikot Pemilu saat pemungutan suara pada 17 April mendatang.

“Sebab suara masyarakat ini sangat menentukan nasib bangsa dan kualitas pemimpin masa mendatang negeri ini. Makanya, saya harap pesan moral tidak golput ini agar bisa terus disosialisasikan oleh penyelenggara Pemilu di Papua, demi terwujudnya Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat,” harapnya.

Sebelumnya, KPU Papua menerbitkan imbauan dan ajakan bagi penyelenggara Pemilu di 29 Kabupaten/Kota di Papua menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

Ada delapan poin pesan moral yang ditujukan bagi anggota KPU Papua, Kabupaten/Kota hingga anggota PPD, PPS serta KPPS. Di antaranya, penyelenggara pemilu harus dan wajib menegakan integritas, profesionalitas dan independensinya.

Hal ini dipandang wajib dilaksanakan mulai dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai dnegan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.