Pemerintah Pusat didorong segera menerbitkan Indonesian Subtainable Palm Oil System (ISPO), guna memudahkan proses ekspor ke sejumlah negara tujuan.

“Sebab negara tujuan ekspor biasanya meminta sertifikasi seperti ISPO. Sehingga Papua pun bisa mendorong pengeksporan hasil bumi yang ada, untuk kemajuan perekonomian di daerah ini,” terang Kepala Dinas Perkebunan Papua, John Nahumury di Jayapura, belum lama ini.

Ia katakan, Pemerintah Provinsi Papua menyatakan kesiapan mendorong ekspor hasil bumi Papua dari sektor perkebunan seperti kelapa sawit, coklat juga kopi ke berbagai negara di dunia.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua tetap mempertimbangkan kurs atau nilai tukar rupiah dari negara-negara yang dituju.

“Paling tidak kalau nilai kurs bagus tentu ekspor kita dorong karena akan sangat menguntungkan bagi Papua. Sebaliknya kalau kurs rendah maka mungkin kita hanya mengirimkan hasil bumi untuk kebutuhan dalam negeri saja,” terang ia.

Masih dikatakan Nahumury, pihaknya juga tengah berupaya mendorong beberapa sertifikasi, seperti indikasi geografis yang memang tanaman tersebut hanya bisa didapatkan diderah itu dengan ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

“Sebab kalau kita sudah memiliki sertifikasi indikasi geografis tentu, akan ada Standar Operating Procedure (SOP) untuk bagaimana meningkatkan jumlah dan mutu sesuai dengan permintaan bayar,” katanya.

Dia tambahkan, Pemprov Papua telah berkoordinasi dengan para petani maupun pelaku usaha untuk mendorong proses ekspor. Diantaranya, kopi,  kakao, sagu, kelapa, dan sawit.

“Hanya kalau untuk sawit, para petani mengatakan baru dikirim ke dalam negeri. Sebab hanya untuk mencukupi bahan pangan antar pulau di Indonesia. Sementara para petani sawit belum merencanakan untuk mengekspor sawit,” pungkasnya.