Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan penguatan tata kelola pemerintahan, masih menjadi salah satu misi utama pemerintah provinsi dalam dua periode pemerintahan Gubernur Lukas Enembe dan Wagub Klemen Tinal.

Program ini juga menjadi prioritas pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. 

“Dimana upaya penguatan tata kelola dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya ini terus dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik”. 

“Tak lupa memperkuat pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah. Yang mana salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sistem perijinan investasi dan sistem pendapatan daerah secara elektronik,” tegas Hery, di Kantor Gubernur, kemarin, saat menerima rombongan Pemprov Papua Barat, dalam rangka koordinasi rencana aksi program pemberantasan korupsi.

Dia jelaskan, sejak tahun 2016 melalui pendampingan KPK, Provinsi Papua melakukan upaya pencegahan korupsi, mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta perijinan. Komitmen ini menghasilkan tim kerja yang disebut Gugus Tugas (Task Force) Reformasi Anggaran Papua (SiAP) dan Pengelolaan Sumber Daya. 

“Task force ini sebelumnya telah menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan rencana aksi, dengan pengembangan aplikasi e-Government Terintegrasi Provinsi Papua yang dimulai dari pengembangan e-planning dan e-budgeting (e-PPR dan e-PPA),sebagai aplikasi utama dalam pengembangan e-government terintegrasi serta e-samsat dan e-perijinan.” katanya.  

Sementara hasil dari pembuatan aplikasi ini, melahirkan integrasi E-planing dan e-budgeting (e-PPR dan e-PPA) yang mana dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, telah hadir dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD dan APBD tahun 2018 dan 2019. 

Hal itu menjadi sejarah bagi provinsi Papua karena pertama kalinya dapat mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran daerah sampai dengan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik. 

“Bahkan, implermentasi e-Planning dan e-Budgeting ini telah diapresiasi oleh KPK dan tahun 2019 ini Provinsi Papua terpilih sebagai salah satu dari 7 Provinsi pilot project integrasi e-PapuaPuRencana dengan e-Planning SIPD Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.