Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad percaya pemerintahan yang bersih dari korupsi dapat  benar-benar diwujudkan di bumi cenderawasih, hanya saja butuh komitmen seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Apalagi bila ditunjang dengan penerapan sistem pemerintahan secara elektronik atau e-government. Saya pikir pemerintahan yang bersih di Papua akan bisa diwujudkan,” terang Muhammad Musa’ad di Jayapura, kemarin.

Selain komitmen pimpinan, ujar ia, penerapan e-government juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, biaya dan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, apa yang diinginkan bisa benar-benar terwujud.

“Sebab tak bisa dipungkiri, dengan adanya sistem ini seluruh kegiatan menjadi sangat efisien dan terukur,” kata ia. 

Masih dikatakan, selama penerapan e-government dilakukan di dalam pemerintahan provinsi Papua, seluruh perencanaan dan penganggaran bakal menjadi terarah. Sebab untuk pengembangan sistem e-government ini, pemerintah Papua awalnya belajar di Jawa Timur, selanjutnya dikembangkan dan dimodifikasi sendiri. 

“Bahkan aplikasi yang kami tiru dan terapkan di Papua itu kini diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan sistem aplikasi yang dimiliki Papua terbaik di wilayah Indonesia Timur,” kata ia.

Sementara khusus untuk pengelolaan dana Otsus, katanya, sejak 2018 pemerintah provinsi telah mengintegrasian Musrembang Otsus dengan e-pllaning, sehingga apa yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sudah tersistem dengan sangat baik. 

“Untuk itu, kita optimis sekali lagi bila ada dukungan dan komitmen semua pimpinan OPD, maka pemerintahan bersih akan mudah untuk segera diwujudkan diatas tanah ini,” pungkasnya.