Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pelaporan progres rencana aksi pencegahan korupsi melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP), yang sampai saat ini belum dimanfaatkan seluruh kabupaten.

Menurut Koordinator Tim Supervisi KPK wilayah Papua, Maruli Tua, mestinya seluruh kabupaten sudah melaporkan progres MCP untuk periode Januari s/d Maret 2019.

“Aplikasi ini kan telah mulai disosialisasikan sejak pertengahan 2018 lalu oleh KPK, kerja sama dengan pemerintah provinsi. Memang banyak pemda yang belum lengkap, namun semestinya ada usaha yang dilakukan oleh pemda,” terang Marulis Tua, disela-sela Seminar dan Lokakarya  (Semiloka) Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang berlangsung di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa.

Pada kesempatan itu, ia menyindir Kabupaten Mimika dan Tolikara yang sama sekali belum mengisi (data) sama sekali. Padahal tujuan penggunaan aplikasi itu untuk memudahkan pemda setempat dan KPK dalam melakukan monitoring. Meski KPK tetap menjadwalkan untuk turun langsung ke daerah-daerah dalam melakukan monitoring.

“Makanya, kita mengapresiasi sejumlah daerah yang sudah memberikan pelaporan dengan baik seperti Pemerintah Provinsi Papua, Kota dan Kabupaten Jayapura”.

Hal lain yang menjadi sorotan KPK, sambung Marulis, mengenai penertiban badan milik daerah atau aset. “Sebab aset daerah di Papua sampai saat ini masih menjadi persoalan sistemik, dikarenakan lemahnya dalam hal pencatatan guna pembuktian legalitas serta pengelolaanya”

“Sebab ada laporan ketika seorang pegawai negeri spil pensiun, kendaraan dinasnya juga ikut dibawa. Ini yang saya harap perlu dibenahi sehingga kedepan tak menjadi temuan,” harapnya.

Perwakilan Koordinator Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution berharap pada 2019 ada kemajuan dari setiap pemerintah daerah di Papua dalam melaporkan progres rencana aksi melalui aplikasi MCP.