Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, agar tak menyimpang dalam memanfaatkan aset yang dikuasainya.

Dia berharap aset yang dimiliki dipergunakan sesuai aturan perundang-undangan dan tak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau yang menguntungkan golongan tertentu.

“Saya ingatkan oknum-oknum yang ‘bermain’ di masalah aset, baik itu pertanahan maupun bangunan, secara serius memperhatikan bahwa kami akan mengawasi anda”.

“Bahwa kami akan juga memproses kalau ada indikasi dan laporan berpotensi korupsi terkait praktik menyimang tersebut,” tegas Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, belum lama ini.

Sebelumnya, Maruli mengingatan seluruh pemerintah daerah (Pemda)  di Papua, agar melakukan pendataan asetnya dengan baik, sehingga tak menjadi temuan di masa mendatang.

Menurut ia, hal paling mendasar yang kerap menjadi temuan pihak lembaga pemeriksa keuangan adalah pengelolaan aset daerah di Papua. Dimana pada setiap kesempatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rekomendasinya selalu meminta ada penataan aset dengan baik.

“Artinya apa, masalah aset daerah di Papua masih menjadi persoalan sistemik. Hal ini dikarenakan lemahnya pencatatan untuk pembuktian legalitas serta pengelolaanya”.

“Contohnya ketika seoranh PNS pensiun, kendaraan dinasnya juga ikut dibawa. Makanya, hal ini yang perlu dibenahi kedepan dan mesti segera ada tindakan,” imbau ia.

Secara terpisah, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengakui ada banyak aset milik daerah yang dipindahtangankan oleh oknum tertentu. Sebagian besar aset itu pun nyatanya belum terdokumentasi secara baik.

Hal inilah yang membuat pendataan aset di provinsi, menjadi kurang maksimal.