Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akif mendorong penyelamatan sumber daya alam (SDA) bumi cenderawasih.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad, KPK saat ini bahkan telah menggandeng pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua dalam upaya penyelamatan SDA.

“Sehingga kami pun di provinsi berharap agar pemerintah kabupaten dan kota dapat memaksimalkan upaya penyelamatan SDA di masing-masing wilayahnya,” terang Musa’ad di Jayapura, pekan kemarin.

Dia katakan, saat ini pula proses perizinan di Papua telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Tata Ruang atau Simtaru. Dengan demikian, tidak lagi terjadi pendobelan izin yang sebelumnya kerap terjadi, pada penerbitan di bidang perkebunan maupun pertambangan.

Program Simtaru juga diyakini menjadi salah satu aplikasi yang dapat memantau sumber daya alam dan perizinan bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Dimana servernya ini kan ada di BIG. Sehingga dengan segala perizinan yang diterbitkan dari tahun-tahun sebelumnya bisa terpotret. Apalagi saat ini kami juga mengkoneksikannya dengan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu. Sehingga dipastikan kedepan akan lebih tertib dibanding sebelumnya,” ucap ia.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya, mengimbau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis tak lagi menerbitkan izin, karena hak tersebut kini diamanatkan kepada instansi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution minta kepala daerah di Papua agar segera menerbitkan peraturan untuk melimpahkan seluruh pengurusan izin kepada PTSP.